Home  /  Berita  /  Kampus

Polemik Rangkap Jabatan, Menag Nasaruddin: Banyak Menteri Lain Juga Melakukannya

Polemik Rangkap Jabatan, Menag Nasaruddin: Banyak Menteri Lain Juga Melakukannya
Menag Nasaruddin Umar tolak mundur dari Imam Istiqlal. (foto kemenag)
Rabu, 12 Maret 2025 08:36 WIB

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar menolak mundur dari jabatannya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal di tengah kritik dari berbagai organisasi Islam. Ia menilai rangkap jabatan bukanlah hal baru dalam pemerintahan dan mempertanyakan alasan mengapa baru sekarang dipermasalahkan.

"Banyak menteri yang rangkap jabatan. Bahkan ada yang memegang hingga lima jabatan sekaligus. Mengapa hanya saya yang disorot?" ujar Nasaruddin saat berkunjung ke Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Pernyataannya ini merupakan tanggapan atas desakan sejumlah ormas Islam yang menilai rangkap jabatan Menag dan Imam Besar Masjid Istiqlal melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Regulasi tersebut melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, termasuk pimpinan lembaga yang dibiayai APBN.

Namun, Nasaruddin menegaskan bahwa jabatan Imam Besar Masjid Istiqlal yang dipegangnya merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama di Kementerian Agama.

"Dari dulu, Menteri Agama selalu menjadi pimpinan Masjid Istiqlal. Ini bukan hal baru, dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan," katanya.

Meski demikian, berbagai organisasi Islam tetap menuntut pemerintah untuk konsisten dalam menegakkan aturan. Ketua Dewan Pertimbangan Al Washliyah, KH Yusnar Yusuf Rangkuti, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum tanpa pengecualian.

"Kalau aturan melarang, maka harus ditaati. Pemerintah sendiri yang membuat aturan, jadi seharusnya juga mematuhinya," tegasnya.

Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenuddin, meminta pemerintah untuk meninjau kembali rangkap jabatan tersebut. Ia menyebut bahwa jika jabatan ini hanya dipegang sementara hingga ada pengganti, hal itu masih bisa dimaklumi. Namun, jika dibiarkan dalam jangka panjang, maka akan melanggar regulasi dan menimbulkan preseden buruk.

"Ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga citra pemerintah di mata publik. Harus ada ketegasan," ungkapnya.

Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Prof. Faisol Nasar bin Madi, turut menegaskan bahwa aturan harus ditegakkan tanpa pengecualian.

"Jika undang-undang melarang, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan dua jabatan. Salah satunya harus dilepas," ujarnya.

Di tengah tekanan yang semakin besar, polemik rangkap jabatan ini terus bergulir. Nasaruddin Umar tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan posisinya, sementara publik mulai menyoroti pejabat lain yang juga merangkap lebih dari satu jabatan dalam pemerintahan. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:inilah.com
Kategori:Kampus
wwwwww