Divisi Propam Polri Gelar Sidang KKEP Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Subianto
![]() |
| Irjen Eko Hadi Santoso. |
JAKARTA - Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026). Dalam rangkaian perkara serupa sebelumnya, sidang etik telah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Pemeriksaan etik di internal kepolisian tersebut menyita perhatian publik karena melibatkan perwira tinggi di lingkungan Markas Besar Polri atas dugaan pelanggaran berat terhadap kepala negara. Proses sidang ini turut membuat rekam jejak karier Eko Hadi di institusi kepolisian kembali menjadi sorotan masyarakat.
Pria kelahiran Ambon, 5 Mei 1969 ini mulai menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri sejak Oktober 2026. Penugasan tersebut menempatkannya sebagai tenaga pendidik utama di lembaga pendidikan kepolisian tersebut.
Eko Hadi menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Taruna Nusantara (Tarnus) Magelang angkatan ke-4 pada 1996. Tiga tahun berselang, ia menamatkan pendidikan kepolisiannya sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999.
Karier kewilayahannya tercatat saat dipercaya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 2016. Dalam penugasan itu, ia memimpin satuan reserse kriminal di wilayah hukum Jakarta Selatan.
Dua tahun kemudian, tepat pada 2018, Eko Hadi mendapat amanah sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tugas tersebut menempatkannya sebagai pimpinan wilayah yang berfokus pada pengamanan kawasan maritim dan pelabuhan nasional.
Memasuki 2020, Eko Hadi ditarik ke Mabes Polri untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Pembinaan dan Operasional (Kabag Monev Robinopsnal) Bareskrim Polri. Penugasannya berlanjut pada 2022 saat ia masuk ke Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
Di lingkungan Divisi TIK Polri, ia mengemban posisi sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II. Jabatan inilah yang mengantarkannya meraih promosi kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri, Eko Hadi ditunjuk sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri sejak Maret 2025. Selama sekitar 1,5 tahun memimpin direktorat tersebut, ia menangani operasi pemberantasan narkotika tingkat pusat, termasuk pengungkapan jaringan di Aceh dan kasus keterlibatan oknum aparat.
Pada akhir Agustus 2026, ia dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri sekaligus naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi. Dua bulan setelahnya, ia digeser menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri sebelum terseret dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | inilah.com |
| Kategori | : | Nasional |









