Pasca-Insiden Penyerangan Satpol PP, DPRD Pekanbaru Minta Penertiban PKL Lebih Humanis
![]() |
| Anggota DPRD Pekanbaru Fraksi Demokrat, Muhammad Zahirsyah |
Penulis: Afrila Yobi
Anggota DPRD Pekanbaru Fraksi Demokrat, Muhammad Zahirsyah menyampaikan pandangan tersebut menyusul insiden penyerangan terhadap dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja saat menertibkan pedagang di kawasan Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sukajadi, Kamis (12/11/2026). Dalam peristiwa tersebut, kedua petugas mengalami luka sayatan akibat senjata tajam.
Zahirsyah menuturkan, aparat penegak peraturan daerah perlu membaca situasi secara cermat sebelum mengambil tindakan eksekusi. Ketika ketegangan mulai meningkat di lokasi penertiban, petugas diimbau untuk menahan diri demi menghindari eskalasi konflik yang berisiko mencederai kedua belah pihak.
"Kita sebagai penegak aturan juga harus melihat bagaimana kondisi emosi masyarakat. Apabila memang memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menurut saya harus ditahan juga, jangan terlalu dipaksakan," ujarnya, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah instansi terkait yang konsisten menjaga ketertiban umum. Namun, fenomena pedagang yang kerap kembali berjualan di zona terlarang usai penertiban masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Ia mencontohkan aktivitas berdagang di sekitar Mal SKA yang sempat dipindahkan ke kawasan depan Universitas Muhammadiyah Riau, namun kembali marak di titik semula setelah pengawasan mengendur. Pola serupa juga ditemukan di berbagai ruas jalan protokol lainnya.
Menurutnya, kegiatan penertiban tidak cukup hanya dilakukan secara insidental, melainkan harus dikawal dengan patroli berkala yang konsisten di waktu-waktu rawan.
"Kadang ketika Satpol PP turun ke lokasi, pedagang memang tidak berjualan lagi. Tetapi setelah petugas pergi, terutama pada malam hari, mereka kembali berjualan. Jadi, menurut saya kuncinya adalah rutin melakukan patroli," paparnya.
Ia juga menyarankan penerapan sanksi yang lebih terukur bagi pelanggar berulang. Apabila himbauan persuasif telah diabaikan, tindakan penyitaan barang dagangan dinilai sah dilakukan sesuai ketentuan hukum untuk memberikan efek jera.
Di sisi lain, ia memahami bahwa aktivitas ekonomi informal tersebut dilandasi kebutuhan untuk menyambung hidup. Kendati demikian, pemanfaatan ruang publik tetap harus berdampingan dengan hak pengguna jalan lainnya.
"Memang di satu sisi alasan mereka berjualan untuk menyambung hidup itu benar. Tetapi kita juga harus mematuhi aturan. Jalan itu bukan hanya hak pedagang, tetapi juga hak seluruh pengguna jalan, termasuk pengendara motor dan masyarakat lainnya," pungkasnya. ***











