Home  /  Berita  /  Opini

Ingin Sidang Berjalan Cepat, Mira Hayati Tak Ajukan Eksepsi

Ingin Sidang Berjalan Cepat, Mira Hayati Tak Ajukan Eksepsi
Terdakwa pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati (tengah) mengikuti sidang perdananya di Ruang sidang Harifin A Tumpa, Pengadilan Negeri Kelas I Jalan RA Kartini Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Darwin F.
Rabu, 12 Maret 2025 08:21 WIB

MAKASSAR – Terdakwa kasus kosmetik ilegal mengandung merkuri, Mira Hayati, memilih untuk tidak mengajukan eksepsi dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. Keputusan ini diambil agar proses hukum berjalan lebih cepat dan tidak tertunda akibat perdebatan administrasi hukum.

"Kami sengaja tidak mengajukan eksepsi karena jika diajukan, akan memakan waktu hingga satu bulan untuk diproses. Apalagi, jika diterima, jaksa harus mengulang dakwaan, yang berarti persidangan akan semakin panjang," ujar Penasihat Hukum terdakwa, Ida Hamidah, usai sidang, Selasa (12/3/2024).

Selain ingin mempercepat jalannya sidang, pihak kuasa hukum juga mengajukan permohonan agar Mira Hayati dapat menjalani tahanan rumah atau tahanan kota. Hal ini didasarkan pada kondisi kesehatannya yang masih lemah setelah operasi sesar serta kebutuhan bayinya yang baru lahir untuk mendapatkan ASI eksklusif.

"Bayi klien kami lahir prematur dan masih dalam perawatan intensif di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Kami berharap hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan ini," jelas Ida.

Dalam persidangan berikutnya, tim kuasa hukum berencana menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta. Mira Hayati juga diusahakan tetap hadir dalam persidangan, meskipun dalam kondisi kesehatan yang belum sepenuhnya pulih.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herawati dalam dakwaannya menyatakan bahwa produk skincare yang diproduksi oleh terdakwa, yakni Mira Hayati Cosmetic Lightening Skin dan Mira Hayati Cosmetic Night Cream, terbukti mengandung merkuri berdasarkan uji laboratorium BPOM Makassar.

"Produk ini tidak memiliki izin edar dari BPOM dan mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, produk-produk tersebut juga tidak memiliki notifikasi resmi sebagai persyaratan izin edar di BPOM Makassar," kata JPU dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Harifin A Tumpa, PN Makassar.

Atas perbuatannya, Mira Hayati didakwa melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar. (ant)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Opini
wwwwww