Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Harga Emas Antam Berbalik Melemah Usai Sempat Naik, Nilai Jual Kembali Kini Turun Rp20 Ribu
Nasional
5 jam yang lalu
Harga Emas Antam Berbalik Melemah Usai Sempat Naik, Nilai Jual Kembali Kini Turun Rp20 Ribu
2
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Rumbai
21 jam yang lalu
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
3
Dishub Pekanbaru Tertibkan Puluhan Truk ODOL Nekat Masuk Jalan Soebrantas dan Usir Pak Ogah
Kabar Bertuah
22 jam yang lalu
Dishub Pekanbaru Tertibkan Puluhan Truk ODOL Nekat Masuk Jalan Soebrantas dan Usir Pak Ogah
4
Pasca-Insiden Penyerangan Satpol PP, DPRD Pekanbaru Minta Penertiban PKL Lebih Humanis
Parlemen
22 jam yang lalu
Pasca-Insiden Penyerangan Satpol PP, DPRD Pekanbaru Minta Penertiban PKL Lebih Humanis
5
Zainal Arifin Apresiasi Langkah Pemkot Pekanbaru Libatkan PKK Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah
Parlemen
22 jam yang lalu
Zainal Arifin Apresiasi Langkah Pemkot Pekanbaru Libatkan PKK Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah
6
Antrean Panjang BBM Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Pertanyakan Realisasi Penambahan Kuota
Parlemen
24 jam yang lalu
Antrean Panjang BBM Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Pertanyakan Realisasi Penambahan Kuota
Home  /  Berita  /  Kampus

PHK Massal Mengancam, Solusi Pemerintah Ditunggu

PHK Massal Mengancam, Solusi Pemerintah Ditunggu
Ilustrasi (net)
Sabtu, 08 Maret 2025 05:39 WIB
JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya semakin meluas, menambah kekhawatiran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, menyoroti perlunya kebijakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi situasi ini.

"PHK terjadi di berbagai sektor, termasuk di perusahaan besar seperti Sanken, Yamaha, dan Sritex. Situasi ini sangat memprihatinkan bagi pekerja yang terdampak. Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi sektor padat karya," ujar Timboel di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, penyebab utama krisis tenaga kerja saat ini adalah defisit angkatan kerja, di mana jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini semakin diperparah dengan tingginya ketergantungan pada sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial.

"Setiap tahun, sekitar empat juta orang masuk ke angkatan kerja, tetapi lapangan kerja yang tersedia hanya sekitar dua juta. Akibatnya, angka pengangguran terus meningkat," jelasnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia meningkat dari 3,15 persen pada Februari 2024 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024. Jika tidak segera ditangani, situasi ini dapat berdampak lebih luas, termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.

"Pemerintah tidak boleh hanya sekadar menetapkan target, tetapi harus merealisasikan kebijakan nyata dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," tegas Timboel.

Sektor padat karya menjadi kunci dalam mengurangi angka pengangguran. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap, sektor ini mampu memperkuat ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, Timboel menekankan pentingnya perhatian khusus bagi industri ini.

"Kami berharap pemerintah benar-benar serius dalam menjaga keberlangsungan sektor padat karya, baik dalam bentuk perlindungan tenaga kerja maupun kebijakan ekonomi yang mendorong industri tetap tumbuh," pungkasnya. (ant)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Kampus
wwwwww