Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Kabar Bertuah
18 jam yang lalu
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
2
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
5 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
3
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
4 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
6
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
3 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Home  /  Berita  /  Parlemen

Antrean Panjang BBM Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Pertanyakan Realisasi Penambahan Kuota

Antrean Panjang BBM Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Pertanyakan Realisasi Penambahan Kuota
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin
Senin, 16 November 2026 14:35 WIB
Penulis: Afrila Yobi
PEKANBARU – Deretan kendaraan tampak kembali mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir. Kondisi berulang ini memicu reaksi dari legislator tingkat kota yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi pasokan energi di wilayah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin menilai lonjakan kebutuhan bahan bakar minyak di tengah masyarakat harus segera diimbangi dengan penyesuaian kuota. Permasalahan antrean panjang ini sebenarnya pernah dibahas melalui rapat dengar pendapat antara DPRD dan pihak pengelola distribusi energi beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan terdahulu, para pemangku kepentingan sempat mengkaji usulan penambahan pasokan untuk Provinsi Riau. Namun, kembalinya antrean kendaraan memunculkan tanda tanya terkait kejelasan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.

Zainal memaparkan bahwa tingkat konsumsi bahan bakar di Pekanbaru memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai pusat aktivitas regional, kota ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan warga setempat, tetapi juga menjadi titik singgah masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di sekitarnya.

"Kita juga agak miris melihat kondisi ini. Kuota BBM perlu dikaji ulang karena lonjakan kebutuhan di Pekanbaru tidak terduga. Saat hari libur atau akhir pekan, masyarakat dari kabupaten dan kota lain berdatangan ke Pekanbaru. Mereka juga mengisi BBM di sini," ujarnya, Senin (16/11/2026).

Menyikapi situasi tersebut, pihaknya berencana menjadwalkan ulang pertemuan koordinasi dengan pihak pengelola distribusi untuk meminta kejelasan stok riil di lapangan. DPRD ingin memastikan sejauh mana realisasi penambahan kuota yang sebelumnya sempat dijanjikan.

Dalam forum sebelumnya, pihak penyedia energi sempat menyampaikan perlunya dorongan formal dari kepala daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, agar usulan penambahan pasokan dapat disetujui di tingkat pusat.

"Kemarin kita juga sudah hearing dengan Pertamina. Mereka menjanjikan adanya penambahan kuota. Kita ingin tahu apakah penambahan itu benar-benar sudah direalisasikan. Pertamina juga meminta dukungan kepala daerah, wali kota dan gubernur, untuk mengusulkan penambahan kuota BBM ke Riau, khususnya Pekanbaru," jelasnya.

Ia juga menanggapi perbincangan di tengah masyarakat yang mempertanyakan status Riau sebagai daerah penghasil minyak namun masih mengalami kendala di tingkat SPBU. Menurutnya, mekanisme distribusi energi nasional diatur secara menyeluruh sehingga alokasi tidak bersifat eksklusif bagi daerah penghasil saja.

"Negara ini luas dan kita berada dalam kerangka NKRI. Jadi, minyak yang dihasilkan suatu daerah bukan hanya untuk daerah itu sendiri. Kita juga masih bergantung pada distribusi dari wilayah lain," pungkasnya. ***

wwwwww