Antrean Panjang BBM Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Pertanyakan Realisasi Penambahan Kuota
![]() |
| Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin |
Penulis: Afrila Yobi
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin menilai lonjakan kebutuhan bahan bakar minyak di tengah masyarakat harus segera diimbangi dengan penyesuaian kuota. Permasalahan antrean panjang ini sebenarnya pernah dibahas melalui rapat dengar pendapat antara DPRD dan pihak pengelola distribusi energi beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan terdahulu, para pemangku kepentingan sempat mengkaji usulan penambahan pasokan untuk Provinsi Riau. Namun, kembalinya antrean kendaraan memunculkan tanda tanya terkait kejelasan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.
Zainal memaparkan bahwa tingkat konsumsi bahan bakar di Pekanbaru memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai pusat aktivitas regional, kota ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan warga setempat, tetapi juga menjadi titik singgah masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di sekitarnya.
"Kita juga agak miris melihat kondisi ini. Kuota BBM perlu dikaji ulang karena lonjakan kebutuhan di Pekanbaru tidak terduga. Saat hari libur atau akhir pekan, masyarakat dari kabupaten dan kota lain berdatangan ke Pekanbaru. Mereka juga mengisi BBM di sini," ujarnya, Senin (16/11/2026).
Menyikapi situasi tersebut, pihaknya berencana menjadwalkan ulang pertemuan koordinasi dengan pihak pengelola distribusi untuk meminta kejelasan stok riil di lapangan. DPRD ingin memastikan sejauh mana realisasi penambahan kuota yang sebelumnya sempat dijanjikan.
Dalam forum sebelumnya, pihak penyedia energi sempat menyampaikan perlunya dorongan formal dari kepala daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, agar usulan penambahan pasokan dapat disetujui di tingkat pusat.
"Kemarin kita juga sudah hearing dengan Pertamina. Mereka menjanjikan adanya penambahan kuota. Kita ingin tahu apakah penambahan itu benar-benar sudah direalisasikan. Pertamina juga meminta dukungan kepala daerah, wali kota dan gubernur, untuk mengusulkan penambahan kuota BBM ke Riau, khususnya Pekanbaru," jelasnya.
Ia juga menanggapi perbincangan di tengah masyarakat yang mempertanyakan status Riau sebagai daerah penghasil minyak namun masih mengalami kendala di tingkat SPBU. Menurutnya, mekanisme distribusi energi nasional diatur secara menyeluruh sehingga alokasi tidak bersifat eksklusif bagi daerah penghasil saja.
"Negara ini luas dan kita berada dalam kerangka NKRI. Jadi, minyak yang dihasilkan suatu daerah bukan hanya untuk daerah itu sendiri. Kita juga masih bergantung pada distribusi dari wilayah lain," pungkasnya. ***
| Kategori | : | Kabar Bertuah, Parlemen, Pekanbaru |











