Uang Rp 476,9 Miliar Disita KPK dari Kasus Korupsi Rita Widyasari

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang senilai Rp 476,9 miliar terkait kasus tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Penyitaan ini dilakukan setelah KPK melacak sejumlah rekening yang terkait dengan kasus tersebut.

"Bahwa pada Jumat tanggal 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Tessa menjelaskan, uang yang disita berasal dari tindak pidana yang sedang diusut oleh lembaga antirasuah. KPK juga memastikan akan terus mendalami perkara untuk mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat.

“KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” lanjut Tessa.

Detail Penyitaan

Uang yang disita KPK terdiri dari berbagai jenis mata uang dengan rincian berikut:

• Rupiah: Rp 350.865.006.126,78, disita dari 36 rekening terkait.
• Dollar Amerika Serikat: USD 6.284.712,77 (setara Rp 102.280.591.284,34), disita dari 15 rekening.
• Dollar Singapura: SGD 2.005.082,00 (setara Rp 23.828.354.386,36), disita dari 1 rekening.

Jika dijumlahkan, total uang yang berhasil disita mencapai Rp 476.973.951.797,48 atau sekitar Rp 476,9 miliar.

Perjalanan Kasus Rita Widyasari

Rita Widyasari dijerat kasus korupsi pertama kali pada 2017 dengan tuduhan menerima suap dan gratifikasi. Pada 2018, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rita, disertai denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Namun, upaya banding dan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Rita pada 2021 ditolak oleh Mahkamah Agung. Saat ini, ia menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu.

Pada perkembangan selanjutnya, KPK menetapkan Rita sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Juli 2024. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut Rita menerima gratifikasi dari pengusaha tambang berupa pembayaran sebesar USD 5 per metrik ton batu bara.

Penyelidikan atas dugaan TPPU dan aliran dana terkait gratifikasi tersebut masih terus dilakukan oleh KPK. ***