Dilaporkan ke Polisi, Prof Bambang Hero Tegaskan Perhitungan Kerugian Lingkungan Sah

JAKARTA – Guru Besar IPB, Prof Bambang Hero Saharjo, dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan (Perpat) Bangka Belitung, Andi Kusuma, atas tuduhan memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi tambang timah. Namun, Bambang menegaskan bahwa perhitungan kerugian Rp271 triliun yang dilakukannya berdasarkan prosedur resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tugas ini saya laksanakan atas permintaan resmi penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung. Kalau dituduh memberikan keterangan palsu, keterangan yang mana? Semua sudah berdasarkan fakta dan data," kata Bambang, Senin (13/1/2025).

Bambang menjelaskan, ia bekerja berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ahli lingkungan atau ahli valuasi ekonomi berwenang menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan.

Dalam analisisnya, ia menggunakan citra satelit untuk memantau perubahan kondisi lahan dari tahun 2015 hingga 2020. Proses ini dilengkapi dengan pengambilan sampel langsung di lapangan untuk memastikan kondisi faktual.

"Saya menggunakan citra satelit untuk melihat perubahan dari tahun ke tahun. Selain itu, saya ke lapangan untuk memastikan data yang saya kumpulkan akurat," jelas Bambang.

Ia juga menegaskan bahwa keberatan terhadap hasil perhitungannya seharusnya disampaikan dalam persidangan, bukan melalui laporan pidana.

"Majelis hakim sudah menerima perhitungan saya yang digunakan oleh penyidik. Bahkan, setelah ditinjau oleh BPKP, kerugian lingkungan yang semula Rp271 triliun menjadi Rp300 triliun," paparnya.

Tuduhan Keterangan Palsu

Andi Kusuma melaporkan Bambang atas dugaan pelanggaran Pasal 242 KUHP tentang keterangan palsu di bawah sumpah. Pasal ini mengatur ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara, dan 9 tahun jika keterangan palsu terkait kasus pidana berat.

Andi mengklaim, perhitungan Bambang tidak akurat dan berpotensi merugikan pihak-pihak terkait. "Angka kerugian Rp271 triliun itu terlalu besar dan perlu dipastikan kembali keabsahannya," ungkap Andi.

Kasus ini bermula dari permintaan Kejaksaan Agung kepada Bambang untuk menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan di tambang timah Bangka Belitung. Hasil perhitungannya menyebut kerugian mencapai Rp271 triliun, yang kemudian digunakan dalam proses hukum.

Namun, angka tersebut menimbulkan kontroversi dan memicu kritik dari beberapa pihak. Meski demikian, Bambang tetap berpegang pada hasil kerjanya yang ia klaim sudah melalui prosedur yang benar dan berbasis data ilmiah.

Proses hukum terhadap laporan ini menjadi ujian bagi penerapan keahlian lingkungan dalam menangani kasus besar seperti kerusakan tambang. ***