Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
18 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
2
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
18 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
3
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
20 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
19 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
20 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
6
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Rumbai
13 jam yang lalu
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Home  /  Berita  /  Cendekia

Pencekalan Yasonna Laoly, Langkah Krusial dalam Kasus Harun Masiku

Pencekalan Yasonna Laoly, Langkah Krusial dalam Kasus Harun Masiku
Yasonna Hamonangan Laoly
Jum'at, 27 Desember 2024 11:08 WIB

PADANG – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, menjadi sorotan. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Prof. Asrinaldi, menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran penyidikan kasus korupsi yang melibatkan buronan Harun Masiku.

"Pencekalan merupakan bagian dari prosedur hukum yang bertujuan membatasi ruang gerak, sehingga proses penyidikan tidak terganggu," ujar Prof. Asrinaldi, Kamis (26/12/2024).

KPK resmi melarang Yasonna Laoly dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bepergian ke luar negeri mulai 24 Desember 2024. Larangan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 dan berlaku selama enam bulan.

Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, keberadaan Yasonna dan Hasto dibutuhkan untuk penyelidikan kasus korupsi serta dugaan perintangan penyidikan. "Langkah ini sesuai dengan kebutuhan penyidik untuk mengungkap fakta-fakta lebih lanjut," jelas Tessa.

Yasonna disebut memiliki informasi penting terkait buronan Harun Masiku, tersangka suap dalam kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP. Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan langkahnya ke parlemen.

Prof. Asrinaldi menilai pencekalan ini penting untuk memperkuat kredibilitas hukum. "Tidak ada yang salah dengan keputusan ini, karena sudah sesuai prosedur yang berlaku. Pencekalan harus dipandang sebagai upaya mendorong keterbukaan dalam penyidikan," tuturnya.

Hingga kini, Harun Masiku masih buron setelah menghilang sejak 2020. Pencekalan terhadap Yasonna dan Hasto diharapkan dapat membuka jalan bagi pengungkapan keberadaan Harun serta memastikan akuntabilitas semua pihak terkait.

"Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK untuk menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik," tambah Prof. Asrinaldi. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:republika.co.id
Kategori:Cendekia
wwwwww