DPRD Dorong BPBALP Rangkul Pebisnis untuk Optimalkan PAD Sektor Perikanan
![]() |
| Seorang pekerja mengangkat seekor ikan kerapu siap ekspor di Kabupaten Pesisir Selatan. (antara/muhammad zulfikar) |
PADANG - DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan agar UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah menjalin kemitraan dengan pengusaha untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.
"Potensi PAD dari budi daya ikan laut dan payau sangat besar, namun hingga kini belum tergarap secara maksimal," ujar Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi, di Padang, Kamis (26/12/2024).
Ia menilai kerja sama dengan pelaku usaha penting mengingat penurunan PAD Sumbar mencapai Rp1,3 triliun. "Semua potensi harus dimanfaatkan, termasuk sektor kelautan dan perikanan yang bisa menjadi sumber pendapatan andalan bagi Sumbar," tambahnya.
Kepala BPBALP Sungai Nipah, Lastri Mulyanti, mengungkapkan bahwa balai perikanan tersebut saat ini fokus mengembangkan komoditas unggulan seperti ikan kerapu, kakap, lobster laut, dan udang vaname. "Kami memiliki 33 kelompok pembudi daya ikan kerapu di Pesisir Selatan yang mampu memproduksi 33 ton ikan per tahun untuk ekspor," katanya.
Namun, Lastri mengakui bahwa keterbatasan alokasi anggaran menjadi tantangan dalam memaksimalkan potensi perikanan. "UPTD BPBALP dapat menjadi sumber PAD yang signifikan jika didukung anggaran yang memadai," ujarnya.
Pada 2024, BPBALP menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp475 juta, tetapi hingga akhir tahun, realisasi pendapatan baru mencapai Rp132 juta. Untuk itu, Lastri menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan kepada pembudi daya agar panen tetap berhasil. "Langkah ini terbukti efektif karena hingga kini tidak ada pembudi daya yang mengalami gagal panen," jelasnya.
Muhidi berharap sektor perikanan Sumbar dapat berkembang lebih maksimal melalui sinergi antara BPBALP dan para pelaku usaha. "Kolaborasi dengan pengusaha sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Sumbar," tutupnya. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Pasar & Niaga, Binawidya |











