Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Diduga Jadi Perlintasan Cip AI Nvidia ke China, Polri Buka Penyelidikan
Nasional
8 jam yang lalu
Indonesia Diduga Jadi Perlintasan Cip AI Nvidia ke China, Polri Buka Penyelidikan
2
Aksi Jual Saham AI dan Kepergian CEO Nvidia Bayangi Pasar, Dolar AS Melemah
Nasional
7 jam yang lalu
Aksi Jual Saham AI dan Kepergian CEO Nvidia Bayangi Pasar, Dolar AS Melemah
3
Polemik Proyek Pemengaruh Rp14,7 Miliar, KPK Dorong Evaluasi Kontrak Usai Klarifikasi Raffi Ahmad
Nasional
8 jam yang lalu
Polemik Proyek Pemengaruh Rp14,7 Miliar, KPK Dorong Evaluasi Kontrak Usai Klarifikasi Raffi Ahmad
4
KPK Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Terkait Dugaan Suap Sertifikat HGB
Nasional
6 jam yang lalu
KPK Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Terkait Dugaan Suap Sertifikat HGB
5
Dekat Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Kelanjutan Tambang Emas Pandeglang Jadi Sorotan
Nasional
8 jam yang lalu
Dekat Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Kelanjutan Tambang Emas Pandeglang Jadi Sorotan
6
Harga Minyak Dunia Terkoreksi Usai Persediaan Amerika Serikat Bertambah di Tengah Konflik Iran
Nasional
8 jam yang lalu
Harga Minyak Dunia Terkoreksi Usai Persediaan Amerika Serikat Bertambah di Tengah Konflik Iran
Home  /  Berita  /  Balai Kota

Polri di Bawah Kemendagri Perpanjang Rantai Birokrasi Kata Anggota Komisi II DPR RI

Polri di Bawah Kemendagri Perpanjang Rantai Birokrasi Kata Anggota Komisi II DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola. (Ist)
Selasa, 03 Desember 2024 15:35 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Longki Djanggola menyatakan wacana pengabungan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memperpanjang rantai komando birokrasi.

"Nantinya, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, semakin memperpanjang rantai birokrasi," katanya dihubungi dari Palu, Senin.

Dia menjelaskan, jika Polri di bawah Kemendagri, menjadikan tanggung jawab kementerian itu lebih besar. Saat ini Kemendagri sudah terlalu banyak mengurus urusan pemerintahan dalam negeri.

"Saat ini sudah era digital, memerlukan penanganan yang cepat dan terukur," ujarnya.

Secara pribadi, dia berpendapat wacana Polri di bawah Kemendagri sudah kurang tepat. Sehingga sangat tepat, Polri berada di bawah kendali presiden RI.

"Artinya, tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa intervenai Polri kecuali presiden," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena banyaknya masalah di internal Polri.

Kata dia, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000, agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

Anggota Komisi II DPR menyatakan wacana mengembalikan Polri ke Kemendagri sebetulnya sudah pernah mengemuka. Ia pun tak masalah jika saat ini mayoritas fraksi partai di DPR menolak usul PDIP. ***

wwwwww