Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
Nasional
7 jam yang lalu
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
2
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
9 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
3
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Kabar Bertuah
8 jam yang lalu
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
4
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
Nasional
7 jam yang lalu
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
5
Dugaan Monopoli Proyek dan Dana BOS, Belasan Mahasiswa Geruduk Kantor Disdik Pekanbaru
Kabar Bertuah
7 jam yang lalu
Dugaan Monopoli Proyek dan Dana BOS, Belasan Mahasiswa Geruduk Kantor Disdik Pekanbaru
6
Sindikat Dokumen Palsu di Jakarta Utara Terbongkar, Tarif Ijazah dan e-KTP Dijual Ratusan Ribu
Nasional
6 jam yang lalu
Sindikat Dokumen Palsu di Jakarta Utara Terbongkar, Tarif Ijazah dan e-KTP Dijual Ratusan Ribu
Home  /  Berita  /  Kampus
Dialektika Demokrasi

Politisi PDIP Singgung Parpol yang Jadi Taksi Online

Politisi PDIP Singgung Parpol yang Jadi Taksi Online
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam diskusi dengan KWP di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023. (gambar: tangkapan layar video parlemen)
Kamis, 16 Februari 2023 15:24 WIB

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyinggung pentingnya kedaulatan Parpol (partai politik) dalam pencapresan agar tak seperti taksi online yang kosong lalu digunakan dan dibayar oleh pemodal. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi dengan KWP dan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

"Kalau partai politik kemudian menyiapkan diri sebagai taksi online menurut saya rakyat harus menghukum. Rakyat harus mengukum partai politik yang menyediakan partainya sebagai taksi online untuk pemburu kekuasan," kata Masinton dalam diskusi yang dipantau GoNEWS.co secara virtual.

Baca Juga: Prabowo Dikenal Sebelum Era Digital

Baca Juga: KWP: 'Benarkah Pemilu 2024 akan Curang?' 

Masinton memaparkan, UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai. Disisi lain Parpol juga bertugas utuk melakukan kaderisasi melahirkan calon-calon pemimpin bangsa. Sehingga, merupakan hak partai politik untuk mengusung kadernya.

"Bicara kontestasi Capres-Cawapres. Sesungguhnya partai lah yang berdaulat. Partai sorongkan lah kadernya. Ngapain kok yang bukan kader partai, (apalagi, red) yang non partai lagi," kata Masinton.

Masinton menegaskan, dengan memunculkan kader untuk menjadi Capres/Cawapres maka, "Partai politik itu, kedepan, tidak lagi dipandang sebagai taksi online oleh pemilik kapital.".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Parlemen, Kampus
wwwwww