Cegah Stunting, Jokowi Minta Kemenkes Tak Bagikan Biskuit ke Anak, Legislator: Kenapa Tidak Bagikan Susu dan Ikan!

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar segera merespon cepat perintah Presiden Jokowi yang tidak berkenan melihat Kemenkes memberikan bantuan berupa biskuit untuk pencegahan kasus stunting anak. Apalagi Jokowi sudah mengultimatum jika di tahun depan angka stunting harus sudah turun di bawah 14 persen.

"Tentunya kritik keras Jokowi kepada Kemenkes harusnya menjadi bahan evaluasi mereka. Sedungguhnya biskuit balita, anak sekolah dan ibu hamil cukup baik untuk penambah gizi, hanya saja biskuit produksi 2019 mmg buruk kualitasnya," ujarnya.

Hal ini disampaikan Irma terkait dengan Presiden Jokowi mewanti-wanti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak lagi memberikan bantuan berupa biskuit untuk pencegahan kasus stunting anak. Ia menekankan asupan makanan perlu melihat kandungan gizi, hingga sebaiknya mengonsumsi protein hewani dan mengultimatum Kemenkes agar di tahun 2024 angkat stunting bisa berada dibawah 14 persen.

Wanita akrab disapa Uni Irma pun juga heran, saat rapat dengen Kemenkes waktu itu mereka bangga dengan hasil penurunan angka stunting anak hanya turun 3 persen dari 24,4 persen menjadi 21,4 persen. Namun pada kenyataan saat dicek dilapangan hal itu berbeda dengan apa yang diliat Jokowi.

"Terus terang kami (Komisi IX) sebagai mitra kerjanya heran dan merasa ajaib ketika Menkes bilang angka stunting turun 3% dan sekarang di posisi 21,6% ini survei darimana! Wong pola konsumsi anak saja masih kasih bikusit bukan makan-makanan berprotein, memangnya Menkes ini kurang cerdas ya," tegas politikus Partai NasDem ini.

Irma menilai, jika Menkes betul-betul ingin membuat program bermanfaat untuk ibu hamil dalam mencegah stunting, kenapa tidak bagikan susu ataupun ikan kalengan seperti makarel supaya bisa dikontrol dalam rangka meminimalisir pengadaan dan pendistribusian nya agar tdk jadi bancakan oknum oknum yg tdk bertanggung jawab apalagi ini tahun politik spt ini.

"Kami tau persis kontrol pusat ke daerah terkait program stunting sangat lemah. Bayangkan bagaimana rumitnya pengadaan telur dan lalu pendistribusiannya. Pemda pun begitu harus punya gudang dan satu lagi yang dipikirkan biaya pendistribusiannya, jangan sampai nanti jadi bahan bancakan lagi ditahun politik ini," ujar legislator dapil Sumsel II ini.

Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut angka stunting menjadi 21,6 persen di tahun 2022 menandakan penurunan tercatat lebih dari 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Dari 2021 survei kita 24,4 persen, angkanya turun ke 21,6 persen," kata Menkes dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama, paparan infeksi berulang, dan kurang stimulasi. Efek stunting bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.***