Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Aspirasi Desak Pemerintah Rilis Naskah UU Ketenagakerjaan Baru, Cegah Potensi Konflik Industrial
Nasional
22 jam yang lalu
Aspirasi Desak Pemerintah Rilis Naskah UU Ketenagakerjaan Baru, Cegah Potensi Konflik Industrial
2
BPS Umumkan Angka Pengangguran Agustus 2026 Capai 4,75 Persen, Sektor Pertanian Terbanyak Serap Pekerja
Nasional
22 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Agustus 2026 Capai 4,75 Persen, Sektor Pertanian Terbanyak Serap Pekerja
3
Rilis Tangkapan Jaringan Narkotika, Polresta Pekanbaru Sita Puluhan Gram Sabu dan Ekstasi
Kabar Bertuah
20 jam yang lalu
Rilis Tangkapan Jaringan Narkotika, Polresta Pekanbaru Sita Puluhan Gram Sabu dan Ekstasi
4
Polresta Pekanbaru Bongkar Budidaya 53 Pot Ganja di Sail, Pengedar Terjebak Undercover Buy
Sail
20 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Bongkar Budidaya 53 Pot Ganja di Sail, Pengedar Terjebak Undercover Buy
Home  /  Berita  /  Parlemen

Sudah Ada BMKG, Sebaiknya BRIN Fokus Kerja Sesuai Tupoksinya

Sudah Ada BMKG, Sebaiknya BRIN Fokus Kerja Sesuai Tupoksinya
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Foto: Istimewa)
Kamis, 29 Desember 2022 14:09 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Untuk menghindari kepanikan massal akibat penyebaran info yang tidak akurat, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta semua pihak di Pemerintahan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

"Termasuk BRIN sebaiknya jangan mencampuri kewenangan BMKG yang memiliki tugas mengamati, menganalisis dan menginformasikan keadaan cuaca di Indonesia. Sebab kalau setiap lembaga bekerja secara acak akan membingungkan masyarakat," kata Mulyanto.

Mulyanto menyayangkan kejadian miskomunikasi antara BRIN dan BMKG terkait info perkiraan adanya badai besar yang akan melanda Jabodetabek pada Rabu, 28 Desember 2022.

Menurutnya peristiwa itu tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak disiplin pada tugasnya masing-masing.

Miskomunikasi itu, kata Mulyanto, harus jadi bahan evaluasi bagi BRIN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Ini adalah persoalan kewenangan BRIN dalam mendesiminasi hasil riset atau kajian ilmiah, khususnya terkait dengan kebencanaan, yang dapat memicu histeria publik.

Sepengetahuan saya BRIN tidak memiliki kewenangan tersebut. Terutama mengumumkannya ke publik secara luas.

Apalagi ternyata diketahui, bahwa statemen tersebut dibuat oleh pribadi peneliti BRIN. Ini makin ngawur," ujar Mulyanto.

Politisi PKS itu minta Kepala BRIN mendisiplinkan para penelitinya agar tidak terjadi hal serupa di masa depan. Sebagai badan riset harusnya BRIN bisa membuat alur koordinasi dan komunikasi yang baik.

"Ini sudah kasus yang kedua. Sebelumnya terkait dengan prediksi tsunami di Banten. Koordinasi dan sinergi menjadi penting dari lembaga riset dan penelitinya kepada lembaga yang berwenang menyampaikan ke publik seperti BMKG. Sehingga tidak muncul dualisme," tegasnya.***

wwwwww