Anggota BPK Kebanyakan Politisi, PB PMII Ragukan Hasil Audit

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meragukan independensi dan profesionalitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), lantaran badan audit negara itu saat ini didominasi oleh mantan politisi.

Wasekjend PB PMII Tabah Riyadi melihat, saat ini komposisi Pimpinan BPK yang ditempati oleh mayoritas mantan politisi membuat BPK RI dapat kehilangan ruh indenpendensi, profesionalitas, dan integritasnya.

"BPK seharusnya diisi oleh para profesional di bidangnya. Apabila diisi oleh mantan politisi, sekalipun mereka telah mengundurkan diri, masyarakat meragukan hasil akhor audit BPK. Sebab, dalam pengambilan keputusan tingkat pimpinan (dalam sidang badan) atau pun dalam pelaksanaan audit-audit merupakan penting yang berkaitan dengan keuangan negara. Jika mayoritas ditempati mantan politisi kami meragukan hasilnya karena disinyalir ada tendensi politis," ujar Tabah kepada Gonews.co di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Adapun, berdasarkan hasil analisis PB PMII, komposisi Pimpinan BPK saat ini dari 9 (sembilan) pimpinan 6 di antaranya adaah mantan politisi dan orang yang dekat dengan partai, dengan rujukan sebagai berikut:

1. Ketua BPK Ismayatun (mantan politisi PDI Perjuangan).
2. Anggotq BPK Nyoman Adhi Suryadnyana (Mantan pegawai Bea Cukai yang disinyalir bermasalah karena tidak memenuhi syarat sebagai Anggota BPK tetapi tetap dilantik, dan merupakan sosok yang dekat dengan PDI Perjuangan)
3. Anggota BPK Daniel Lumban Tobing (mantan politisi PDI Perjuangan)
4. Anggota BPK Achsanul Qosasi (mantan politisi Partai Demokrat)
5. Almarhum Harry Azhar Azis (mantan politisi Partai Golkar)
6. Pius Lustrilanang (mantan politisi Partai Gerindra)

Sedangkan pimpinan BPK yang berasal dari profesional yaitu:

1. Wakil Ketua BPK (Agus Joko Pramono)
2. Anggota BPK Haerul Saleh
3. Anggota BPK Hendra Susanto

Pernyataan PB PMII tersebut berkaitan dengan proses seleksi Anggota BPK yang saat ini sedang berlangsung di DPD RI. PB PMII menilai dalam seleksi Anggota BPK untuk menggantikan almarhum Harry Azhar Azis juga diduga menonjolkan sosok mantan politisi.

Dari Golkar ada tiga nama, yakni Ahmadi Noor Supit, Izhari Mawardi, dan Abdul Rahman Farizi. Politisi lainnya adalah Wahyu Sanjaya dari Partai Demokrat. Lima nama lainnya adalah Nugroho Agung Wijoyo (Kemenkeu), Rachmat Manggala Purba (konsultan), Tjipta Purwita (Mantan Dirut Inhutani II, Dori Santosa (BPK), Erryl Prima Putera Agoes (Kejagung).

"Kami dari PB PMII mendesak DPR dalam pemilihan anggota BPK benar-benar objektif. Jangan lagi BPK diisi oleh mantan politisi. PB PMII akan mengawasi proses seleksi ini, termasuk adanya dugaan suap dan politik uang untuk menjadikan seseorang lolos jadi Anggota BPK," tegas Tabah Riyadi.

Disampaikan lebih lanjut, PB PMII mengajak masyarakat menyelamatkan BPK sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi. "Alangkah baiknya, BPK diisi oleh orang-orang non partai atau orang-orang profesional yang memiliki rekam jejang yang jelas. Selama BPK RI ini diisi oleh orang-orang partai kami tidak akan percaya dengan kinerja mereka. Dan hari ini BPK RI harus dilakukan Revolusi, jangan sampai negara ini diisi oleh orang-orang korup yang selalu dilindungi oleh BPK RI," pungkasnya.***