Pemprov Sumbar Diminta Transparan Terkait Sejumlah Proyek Mangkrak di Tahun 2021

JAKARTA - Pada tahun 2021 lalu, sejumlah proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mangkrak. Diantaranya, pembangunan lanjutan Main Stadion, pembangunan Gedung Kebudayaan yang disinyalir hanya delapan persen hingga penyelesaian Pagar Gedung DPRD sekitar 50 persen.

Ketua fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, Hidayat mengatakan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat meminta pemerintah provinsi transparan kepada publik terkait sejumlah proyek pembangunan yang mangkrak di daerah itu pada 2021.

"Sejumlah proyek masih mangkrak, kami meminta umumkan kepada publik penyebab dan kendalanya. Umumkan juga kepada publik rekanan yang telah melakukan kontrak namun tidak melaksanakan pekerjaannya sampai tuntas," kata dia di Padang, Selasa (4/1) seperti dikutip dari Antara.

Selanjutnya beberapa kegiatan pengadaan barang jasa seperti pengadaan mesin jahit rekanan yang tidak sesuai spesifikasi, pengadaan itik yang tidak sesuai ketentuan (kandang, vaksin tidak ada) dan pengadaan sapi yang tidak lengkap serta sudah ada yang mati.

Menurut dia kontrol eksekutif lemah dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuktikan dengan tidak optimal pelaksanaan sejumlah kegiatan.

Hidayat mencontohkan persoalan pengadaan sapi yang tidak terlaksana sesuai dengan seharusnya seperti sapi yang kurus, kambing yang mati mendadak, atau ternak unggas berupa itik yang tidak optimal.

Ia mendapatkan laporan misalnya di Kelompok Tani Saiyo Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah bantuan kambing mengalami sakit dan mati mendadak setelah didatangkan baru satu minggu dari 40 ekor pengadaan, 12 di antaranya mati.

Kemudian di Kelompok Tani Tuah Sakato, Kuranji, sejumlah sapi bantuan yang diterima sangat kurus dan ini harusnya tidak perlu terjadi, jika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem yang bagus, dan ada pendampingan.

"Fraksi Gerindra meminta kasus ini diusut tuntas dan rekanan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Umumkan kepada publik dalam rangka standar dan transparansi publik," kata Hidayat.

Ia meminta gubernur memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, terutama pelaksanaan program program unggulan di sektor pertanian yang anggarannya membengkak dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

"Untuk pelaksanaan efektifitas eksekutif kontrol kita menyarankan adanya delegasi kepada wakil gubernur untuk melaksanakan monitoring atas program dan kegiatan strategis daerah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus proyek mangkrak dan tak sesuai spesifikasi," kata Hidayat. ***