Pengamat: Perubahan Cat Pesawat Bukan Prioritas dan Tak Terkait Keselamatan Penerbangan

JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak menujukkan empati dengan tetap melakukan perubahan cat pada pesawat kepresidenan dan heli puma.

Padahal, proses perubahannya tidak mendesak dan tidak berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Hal tersebut disampaikan Mantan Komisioner Ombudsman Alvin Lie dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

"Ini tidak mendesak dan ini juga tidak terkait dengan keselamatan penerbangan," tegas Alvin Lie.

"Sementara biayanya tidak kecil," kata Alvien yang juga pengamat penerbangan.

Alvin Lie mengingatkan pemerintah bahwa saat Indonesia sedang dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.

Hal senada disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga yang menyebut, perubahan warna pesawat di masa sulit seperti ini pemerintah seolah tak tahu skala perioritas.

"Padahal semua sepakat, saat ini seharusnya perhatian sepenuhnya pada penanganan Cobid-19. Termasuk tentunya alokasi anggatan semuanya diprioritaskan untuk penanganan Covid-19," katanya.

Karena itu, sangat sulit dipahami kalau pemeritah masih sempat berpikir mengalokasikan anggaran untuk mengganti warna pesawat kepresidenan.

"Kalau anggaran untuk itu masih ada, sepatutnya dialokasikan untuk membantu sebagian rakyat yang sudah susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini yang seharusnya, tandasnya.

Menurut Jamiluddin, bagi rakyat miskin yang sudah susah untuk makan, akan tergores batinnya menyaksikan perubahan warna pesawat tersebut. Kepekaan terhadap kepedihan rakyat inilah yang terkesan sudah luntur disebagian pimpinan negeri ini.

"Sense of crisis benar-benar sudah menjauh dari pimpinan negeri. Padahal, presiden Jokowi sudah berulang kali mengingatkan perihalnya penting sense of crisis disaat pandemi Covid-19," ujarnya.

Dalam konteks ini, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan memangkas insentif dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak hanya itu, jutaan masyarakat juga kehilangan pekerjaan dan mengalami pengurangan pendapatan. "Dalam kondisi seperti ini, pemerintah perlu menunjukkan empati. Hal-hal yang tidak mendesak itu tidak dibelanjakan," ujarnya.

"Toh kalau sudah ada alokasi anggarannya tidak dipakai juga nggak apa-apa bisa dikembalikan ke kas negara dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sudah mendesak."

Sebelumnya kemarin, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan pesawat kepresiden harus melakukan perawatan besar. Hal tersebut dilakukan untuk keamanan penerbangan.

"Pesawat itu sudah 7 tahun, secara teknis memang harus memasuki perawatan besar, overhaul. Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan," kata Heru Budi Hartono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8/2021).

Di samping akan melakukan perawatan besar, Heru Budi Hartono mengatakan pesawat kepresidenan juga akan melakukan perubahan cat. Dari semula berwarna dominan biru putih menjadi merah putih.

"Mengenai cat, memang sekalian diperbarui, karena sudah waktunya untuk diperbaharui. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan, merah putih, warna bendera nasional,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Heru mengatakan rencana pengecatan pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak tahun 2019. "Diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Sebab, sambung Heru, pengecatan ulang pesawat kepresidenan maupun perawatannya akan dilakukan di dalam negeri. "Sehingga secara tidak langsung, mendukung industri penerbangan dalam negeri, yang terdampak pandemi," jelasnya.

Heru lebih lanjut memastikan, anggaran untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN. "Selain itu, sebagai upaya untuk pendanaan penanganan COVID, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melakukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021, sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan," ujarnya.***