Korpri Dorong Penerapan Digital Government

JAKARTA - Ketum Dewan Pengurus Nasional Korpri, Prof Zudan Arif Fakrulloh mendorong agar ASN anggota Korpri mampu beradaptasi dengan teknologi serta melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

"Inovasi adalah menemukan hal-hal baru atau metode baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tidak harus dengan biaya mahal dengan melakukan berbagai pengembangan," kata Prof. Zudan pada webinar Korpri bertema 'Tantangan Korpri di Masa Depan', Selasa (27/7/2021).

Menurut Zudan inovasi adalah ruh birokrasi yang sesuai tantangan saat ini, yaitu mewujudkan digital government. Digital government bukan lagi pilihan, tetapi merupakan kebutuhan. K/L dan Pemda sudah harus mewujudkan hal ini, karena akan mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik lebih baik dan lebih cepat. Dengan digital government, maka para ASN dapat bekerja darimanapun, bukan hanya work from home (WFH). Sambil rapat, dinas luar, di mobil, di rumah, tetap bisa memeriksa semua berkas dan pekerjaan. Dalam skala kecil, digital government bisa diawali dengan penerapan tanda tangan elektronik dan pelayanan online. Ini akan memudahkan semua tata kelola.

"Saya mengajak Korpri di masa depan itu adalah ASN yang terus berinovasi dan bergerak aktif mendorong pemerintahan menjadi digital government. Toh, kita sendiri yang menyelenggarakan. Semua tata kelola pemerintahan dilakukan secara elektronik, tidak ada lagi surat bertanda tangan dan cap basah, tetapi bertransformasi dengan tanda tangan elektronik atau TTE. Sebagai contoh saja, Dukcapil seluruh Indonesia sudah menerapkan ini dan hasilnya terjadi perkembangan yang sangat baik," ujarnya.

Dirinya mengaku salut dengan ASN di kementerian/lembaga yang membuat inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini. Misalnya, mencegah kerumunan pemohon offline dengan layanan online disertai TTE, juga mengembangkan dan membangun big data.

"Di Kementerian PAN-RB ada kompetisi inovasi pelayanan publik. Setiap tahun ada ribuan inovasi baru. Nah, kalau belum mampu berinovasi lakukanlah replikasi. Jadi saya minta Korpri menjadi motor penggerak inovasi di Indonesia. Karena 4,2 juta ASN inilah yang menggerakkan birokrasi di Tanah Air," kata pakar hukum administrasi dan sosiologi hukum ini.

Zudan mencontohkan satu kontribusi kecil saja. Misalnya, smartpone yang dimiliki setiap ASN bisa digunakan untuk mengkonter hoaks atau berita bohong.

"Kita tebarkan narasi-narasi positif untuk menjaga NKRI. Kita share berita positif dari setiap kementerian, lembaga, dan Pemda-Pemda. Banyak sekali yang bisa kita beritakan," Zudan memungkasi pembicaraan.***