Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pemkot Pekanbaru Aspal Jalan Kebun Tuah Madani, Warga Bersyukur Penantian 15 Tahun Jadi Kenyataan
Kabar Bertuah
18 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Aspal Jalan Kebun Tuah Madani, Warga Bersyukur Penantian 15 Tahun Jadi Kenyataan
2
Pintu Tol Dalam Kota Pekanbaru akan Sandang Nama Sultan Abdul Jalil Muazamsyah
Kabar Bertuah
7 jam yang lalu
Pintu Tol Dalam Kota Pekanbaru akan Sandang Nama Sultan Abdul Jalil Muazamsyah
3
Ketum IMI Pusat Moreno Soeprapto Turun Gunung, Pekanbaru Jadi Tuan Rumah Rakernas 2026
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Ketum IMI Pusat Moreno Soeprapto Turun Gunung, Pekanbaru Jadi Tuan Rumah Rakernas 2026
4
Ratusan Pengurus IMI Se-Indonesia Padati Pekanbaru, Sektor Perhotelan dan Kuliner Kecipratan Untung
Kabar Bertuah
9 jam yang lalu
Ratusan Pengurus IMI Se-Indonesia Padati Pekanbaru, Sektor Perhotelan dan Kuliner Kecipratan Untung
5
Ringankan Beban Wali Murid, Pemkot Pekanbaru Kucurkan Rp13 Miliar Lanjutkan Program Seragam Gratis
Balai Kota
7 jam yang lalu
Ringankan Beban Wali Murid, Pemkot Pekanbaru Kucurkan Rp13 Miliar Lanjutkan Program Seragam Gratis
6
Bentang 13,5 Kilometer, Tol Dalam Kota Pekanbaru Resmi Gunakan Nama Sultan Abdul Jalil Muazamsyah
Kabar Bertuah
3 jam yang lalu
Bentang 13,5 Kilometer, Tol Dalam Kota Pekanbaru Resmi Gunakan Nama Sultan Abdul Jalil Muazamsyah
Home  /  Berita  /  Balai Kota

Sebelum jadi Lelucon, Puan: Jelaskan Pembatasan 20 Menit Makan di Warung

Sebelum jadi Lelucon, Puan: Jelaskan Pembatasan 20 Menit Makan di Warung
Ketua DPR RI, Puan Maharani di ruang kerjanya. (foto: ist./dpr ri)
Selasa, 27 Juli 2021 13:49 WIB
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat terkait PPKM saat ini.

"Misalnya aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4," kata Puan dalam rilis yang diterima GoNEWS.co, Selasa (27/7/2021).

Pemerintah, kata Puan, harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

"Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci," kata Puan.

Jika aturan ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, kata Puan, "Saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,".

Ketua DPP PDIP itu menyatakan, penting bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. "(Bahkan, red) mulai dari prosesnya," ujar Puan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Kampus, Balai Kota
wwwwww