Perlukah PPKM Darurat Dilanjutkan? Ini Pandangan Komisi IX DPR

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah serius mengevaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat.

Menurut dia, evaluasi tersebut dimaksudkan untuk melihat dampak kebijakan tersebut dalam menurunkan laju penyebaran Covid-19. Selain itu, kata Saleh, evaluasi juga dimaksudkan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada selama PPKM darurat dijalankan.

Menurut dia, PPKM darurat sebagai sebuah kebijakan tentu dinilai sangat beragam. Ada yang mengatakan baik dan perlu dilanjutkan, bahkan lebih dipertegas lagi. Namun, sebaliknya, ada yang menyatakan harus dihentikan karena menganggu ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, lanjut Saleh, evaluasi sangat penting dilakukan pemerintah.

"Selain karena tidak efektif, PPKM darurat dinilai juga sangat menggangu kehidupan ekonomi masyarakat. Apalagi, bansos yang diharapkan masyarakat tidak semuanya diterima. Kalaupun ada yang menerima, nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak," ujar Saleh Daulay kepada GoNews.co melalui pesan whatsapp, Selasa (20/7/2021).

Kedua, kata Saleh, ada masyarakat yang menilai bahwa PPKM darurat berhasil. Menurut mereka, jika tidak ada PPKM darurat, bisa jadi orang yang terpapar akan semakin banyak. Karena itu, PPKM darurat perlu dilanjutkan dengan catatan jaminan sosial yang cukup dan memadai.

"Mana yang mau diikuti pemerintah? Sampai sekarang belum jelas. Padahal, ini adalah hari terakhir pemberlakuan ppkm darurat. Semua masih menunggu," tandasnya.

Di tengah meningkatnya eskalasi orang yang terpapar, tidak mudah bagi pemerintah mengambil kebijakan. Dilanjutkan atau tidak, keduanya sama-sama memiliki konsekuensi. Apalagi, pemerintah selalu mencoba mengambil kebijakan yang bisa memoderasi antara kepentingan menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi.

"Kelihatannya, pemerintah mau menurunkan penyebaran virus covid. Tetapi pada sisi lain, pemerintah tidak mau kalau roda perekonomian terganggu. Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah. Hasilnya, ya setengah-setengah juga. Covid-nya tetap ada, ya ekonominya juga belum stabil," urainya.

Ia juga berharap, pemerintah bisa melangkah lebih jauh. Memikirkan satu agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Yaitu, penyebaran virus covid. "Apa pun kebijakan yang diambil, penurunan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus covid nanti haruslah diutamakan. Kalau orang sehat, orang bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi. Pandangan saya, ya sesederhana itu," pungkas Ketua Fraksi PAN DPR RI, dapil Sumut II itu.***