Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 1,902 Triliun untuk Pelaksanaan Pemilu 2024

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran Rp 1,902 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 ke DPR.

Mendagri Tito Karnavian pun menjelaskan rincian penggunaan anggaran itu. "Untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu Pilkada serentak 2024, berkaitan dengan hal tersebut mohon dukungan dari DPR RI, agar kebutuhan anggaran lebih kurang sebesar Rp 1,902 Triliun dapat disetujui dan diakomodir dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam rapat kerja bersama komisi II, di DPR, Rabu (9/6/2021).

Tito mengatakan, jumlah ini merupakan hasil koordinasi antara Kemendagri, KPU, Bawaslu dan lembaga terkait. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada 23 Maret 2021.

Anggaran Rp 1,9 Triliun nantinya akan dibagi dalam beberapa kelompok. Untuk Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) dialokasikan dana Rp 1,6 Triliun.

"Adapun rinciannya untuk Dirjen Polpum sebesar Rp 1,6 Triliun, mulai dari pengembangan teknologi informasi pelayanan publik yang terintegrasi, kemudian seleksi penyelenggara komisioner KPU Bawaslu, gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat sukses pemilu serentak 2024. Kemudian forum komunikasi politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya pemilu serentak dan lain-lain," kata Tito.

Anggaran untuk Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil), sebesar Rp 5,3 Miliar. Jumlah ini untuk pemetaan daerah rawan konflik hingga masalah keamanan pandemi COVID-19.

"Untuk Ditjen Adwil, sebesar Rp 5,3 Miliar untuk koordinasi peningkatan peran Camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu, pemetaan daerah rawan konflik, pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman ketertiban umum, termasuk masalah keamanan dari pandemi COVID-19," tuturnya.

Sementara untuk Ditjen Dukcapil, dialokasikan dana Rp 282 Miliar. Anggaran ini untuk melakukan pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih, hingga menyiapkan data penduduk potensial pemilih.

"Untuk Dukcapil sebesar Rp 282 Miliar antara lain untuk pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan sistem data pemilih atau Sidalih, penyiapan data penduduk potensial pemilih atau DP4, fasilitasi pencatatan perubahan kewarganegaraan, percepatan penyelesaian perekaman pencetakan KTP elektronik," kata Tito.

Dia berharap, pemilu serentak 2024 dapat berjalan secara aman dan demokratis. Tidak hanya itu, tingkat partisipasi pemilih juga diharapkan terus meningkat.

"Kita harapkan pemilu serentak yang mungkin pertama kali di tahun yang sama, antara Pilpres Pileg nasional, daerah, serta para kepala daerah ini dapat betul-betul berlangsung aman dan dalam suasana yang demokratis dan tentu kita harapkan partisipasi pemilih juga tinggi," ujar Tito.***