Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gerbong Mutasi Pemkot Pekanbaru Bergerak, Posisi Kepala Bappeda dan Dishub Berganti
Balai Kota
12 jam yang lalu
Gerbong Mutasi Pemkot Pekanbaru Bergerak, Posisi Kepala Bappeda dan Dishub Berganti
2
Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 Dimulai, Pengendara tanpa Helm SNI di Pekanbaru Bakal Ditindak
Kabar Bertuah
15 jam yang lalu
Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 Dimulai, Pengendara tanpa Helm SNI di Pekanbaru Bakal Ditindak
3
Proyek IPAL Mangkrak 5 Bulan, Warung Warga di Jalan Cempaka Pekanbaru Kebanjiran dan Merugi
Kabar Bertuah
16 jam yang lalu
Proyek IPAL Mangkrak 5 Bulan, Warung Warga di Jalan Cempaka Pekanbaru Kebanjiran dan Merugi
4
DPRD Kota Pekanbaru Dukung Polda Riau Sikat Mafia BBM Subsidi, Minta Pengawasan Diperketat
Kabar Bertuah
2 jam yang lalu
DPRD Kota Pekanbaru Dukung Polda Riau Sikat Mafia BBM Subsidi, Minta Pengawasan Diperketat
5
Pelantikan 17 Pejabat Pemkot Pekanbaru, Komisi I DPRD Tagih Bukti Kinerja Nyata untuk Warga
Parlemen
2 jam yang lalu
Pelantikan 17 Pejabat Pemkot Pekanbaru, Komisi I DPRD Tagih Bukti Kinerja Nyata untuk Warga
6
PSPS Pekanbaru Ajukan Pembatalan Denda Rp20 Juta ke PSSI, Ini Bukti Kuat Manajemen
Gelanggang
2 jam yang lalu
PSPS Pekanbaru Ajukan Pembatalan Denda Rp20 Juta ke PSSI, Ini Bukti Kuat Manajemen
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Adaptasi Pandemi, 76,4 Persen Aduan yang Masuk DKPP diterima secara Online dan via Pos

Adaptasi Pandemi, 76,4 Persen Aduan yang Masuk DKPP diterima secara Online dan via Pos
Lembar presentasi laporan DKPP yang disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI mengenai evaluasi Pilkada 2020 yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021). (foto: zul/gonews.co)
Selasa, 19 Januari 2021 13:31 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad, melaporkan bahwa terdapat 529 pengaduan atau laporan yang diterima DKPP sepanjang Januari 2020 hingga 15 Januari 2021. Terbanyak, disalurkan secara online dan via pos.

"404 pengaduan atau 76,4 persennya dilakukan secara tidak langsung (online atau pos)," kata Muhammad dalam rapat evaluasi Pilkada 2020 bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Ketua DKPP menyatakan, dominasi pengaduan secara tidak langsung (online atau pos) itu merupakan bukti bahwa DPKK telah menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Masyarakat di seluruh Indonesia tetap bisa melaporkan aduan tanpa harus datang ke kantor DKPP di Jakarta.

"Anda (masyarakat, red) bisa tetap melapor ke DKPP, silahkan dibuktikan!" kata Dia.

Hadir memimpin rapat pada saat itu, ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Balai Kota, Parlemen, Kampus, GoNews Group
wwwwww