Kemendagri Dorong Peran IAP Kuatkan Integrasi Perencanaan Pusat dan Daerah

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori, menginginkan agar IAP dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan aplikasi. Integrasi pusat dan daerah harus lebih baik.

Rilis Pusat Kemendagri yang dikutip GoNews.co pada Minggu (20/12/2020) menyebut, "Ia (Hudori, red) mengatakan tidak ingin menggunakan metode yang konvensional lagi,".

Pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember 2020, kata Hudori, "perlu peran planner, terutama bagaimna misalnya menyusun RPJMD di 270 daerah,".

Program di daerah, ditegaskan Hudori harus sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfokus pada kesehatan, peningkatan ekonomi nasional, perlindungan sosial, dan reformasi struktural.

Beberapa sorotan yang disampaikan Hudori kepada Ikatan Ahli Perencana dalam kesempatan tersebut meliputi; Pertama, diperlukan konsep perencanaan kota tangguh bencana pandemi Covid-19; Kedua, dalam mendorong kemudahan investasi diperlukan percepatan dua penyusunan RDTR dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis elektronik; Ketiga, diperlukan dorongan IAP melalui pendampingan dalam pelaksanaan Integrasi dukumen perencanaan Spasial dan A-spasial; Keempat, perlu perencanaan ruang yang komprehensif dalam pengembangan food estate untuk peningkatan ketahanan pangan nasional yang terintegrasi, seperti di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Merauke; dan Kelima, diperlukan pengembangan smart city dalam rangka implementasi transformasi digital, misalnya melalui e-governance, e-commerce, e-health, dan lain-lain; Terakhir, perlu ada skenario pengalihan fungsi ruang sesuai kebutuhan mendesak dalam masa darurat.***