2 Juta Dosen dan Guru Non-PNS Dapat Subsidi Upah dari Pemerintah Rp1,8 Juta/Orang

JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 2 juta dosen dan guru non-PNS di Tanah Air, senilai Rp1,8 juta/orang.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarin, saat peluncuran program BSU tersebut, Selasa (17/11/2020), mengatakan, 2 juta tenaga pendidikan itu meliputi dosen, guru, pendidik PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, serta administrasi non-PNS alias honorer. Bantuan tersebut diberikan sebanyak satu kali kepada masing-masing penerima.

''Dosen, guru non-PNS, guru kepala sekolah, pendidik PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi, serta operator sekolah, termasuk dalam program BSU,'' ujar Nadiem ketika peluncuran program BSU di YouTube Kemendikbud.

Nadiem mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada 2.034.732 juta orang, yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

''Ini termasuk swasta, mereka berhak mendapat bantuan pemerintah, termasuk 237.000 tenaga perpustakaan, laboratorium, dan tenaga administrasi,'' ujar Nadiem.

Nadiem menjelaskan, subsidi upah diberikan untuk membantu para tenaga honorer yang mengalami tekanan di tengah situasi pandemi. Pasalnya, para guru menghadapi beragam gejolak dalam menjalankan tugas, baik dari sisi pembelajaran maupun ekonomi.

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,66 triliun untuk program BSU ini.

''Pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer dan dosen-dosen kita untuk bisa melalui masa kritis ini. Dengan bantuan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan,'' ucapnya.***