Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Atasi Genangan Langganan, Pemkot Pekanbaru Kebut Proyek Drainase di 6 Ruas Jalan Prioritas
Kabar Bertuah
17 jam yang lalu
Atasi Genangan Langganan, Pemkot Pekanbaru Kebut Proyek Drainase di 6 Ruas Jalan Prioritas
2
Awas Sanksi Tegas, Dishub Pekanbaru Larang Parkir di Bahu Jalan Depan Living World
Kabar Bertuah
20 jam yang lalu
Awas Sanksi Tegas, Dishub Pekanbaru Larang Parkir di Bahu Jalan Depan Living World
3
Pusat Kota Pekanbaru Bakal Disulap Mirip Shibuya, Bundaran Jalan Sudirman Dilengkapi Videotron Raksasa
Kabar Bertuah
22 jam yang lalu
Pusat Kota Pekanbaru Bakal Disulap Mirip Shibuya, Bundaran Jalan Sudirman Dilengkapi Videotron Raksasa
4
Mabes Polri Larang Personel Isap Vape, Antisipasi Narkotika Cair Beredar di Pekanbaru
Nasional
3 jam yang lalu
Mabes Polri Larang Personel Isap Vape, Antisipasi Narkotika Cair Beredar di Pekanbaru
5
Pemkot Pekanbaru Muluskan Jalan Puyuh Mas, Anggota DPRD Hamdani MS Ingatkan PR Perbaikan Drainase
Parlemen
3 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Muluskan Jalan Puyuh Mas, Anggota DPRD Hamdani MS Ingatkan PR Perbaikan Drainase
6
Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Empat Titik Pekanbaru, Cek Jadwal Lengkap dan Lokasinya
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Empat Titik Pekanbaru, Cek Jadwal Lengkap dan Lokasinya
Home  /  Berita  /  Kampus

LP3ES Sebut Pemerintahan Indonesia Makin Otoriter, Ini 4 Tandanya

Senin, 19 Oktober 2020 09:02 WIB

JAKARTA - Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), menilai iklim demokrasi di Tanah Air semakin memburuk karena pemerintahan Indonesia semakin otoriter.

Dikutip dari Republika.co.id, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini mengatakan, ada empat hal yang menandakan iklim demokrasi di Indonesia semakin turun.

Pertama, adanya upaya pemberangusan terhadap lawan politik dari rezim yang berkuasa.

''Jadi lawan politik yang melakukan prosedur demokrasi melalui kritik di publik diberangus dengan alat negara, propaganda media sosial, dan sebagai macam,'' ujar Didik dalam diskusi yang digelar LP3ES, Ahad (18/10).

Kedua, adanya pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini terlihat ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijadikan alat untuk 'mengurung' pikiran-pikiran yang memperjuangkan demokrasi.

Ketiga, adanya toleransi terhadap kekerasan. Keempat, komitmen kepada aturan demokrasi dilanggar.

Ditegaskan Didik, berdasarkan empat kriteria itu, berarti pemimpin di Indonesia sudah memproduksi negara otoriter.

''Kita sudah masuk negara otoriter. Kemudian demokrasi kita melekat melahirkan pemimpin otoriter,'' tambahnya.

Sambung, Didik, kondisi itu semakin diperparah, ketika para aktivis ditangkap, diborgol, dan dipertontonkan di depan publik. Padahal, mereka hanya menyampaikan pandangannya, bukan mencuri atau menghilangkan nyawa seseorang.

''Pemimpin yang memperlakukan aktivis pejuang demokrasi seperti kriminal, pencuri ayam adalah pemimpin yang jahat dalam pandangan saya. Itu menurut saya pemimpin yang jahat,'' ujar Didik.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Parlemen, Kampus
wwwwww