Bamsoet: Sikap Kritis Fadli Zon Membuat Parlemen lebih Berwarna

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memandang keberadaan sosok Fadli Zon membuat warna parlemen tetap semarak. Apalagi setelah Fahri Hamzah 'pensiun', Fadli Zon menjadi salah satu anggota DPR RI yang terdepan dalam mengkritisi berbagai langkah dan kebijakan pemerintah.

"Tanpa kehadiran Mas Fadli, rasanya parlemen kurang berwarna. Walaupun Partai Gerindra saat ini telah bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukan berarti lantas Mas Fadli memilih duduk manis. Ia tetap kritis, vokal, dan juga kontroversial. Karena esensi dari menjadi anggota parlemen adalah berbicara, bukan berdiam diri," ujar Bamsoet usai podcast 'Ngobras sampai Ngompol' (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) bersama Fadli Zon di Jakarta, Minggu (18/10/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, terhadap UU Cipta Kerja, Fadli Zon memilih sikap berbeda dari Partai Gerindra. Fadli Zon mengakui, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tak pernah mempermasalahkan berbagai perbedaan pandangan maupun sikap kritis yang selama ini dilakukan oleh dirinya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Banyak orang mengira, sikap kritis Mas Fadli terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya, membuat hubungan mereka berdua berjarak. Padahal sama sekali tidak. Mas Fadli dan Presiden Joko Widodo punya hubungan yang sangat baik. Bahkan di beberapa kesempatan saat acara di Istana Negara, saya sering melihat keduanya berbincang sambil tertawa. Dari gesture dan cara keduanya berkomunikasi, terlihat tak ada basa-basi. Menandakan hubungan mereka baik-baik saja," kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, Fadli Zon juga menegaskan bahwa sikap kritis dirinya tersebut bukanlah hal yang baru. Sejak Partai Gerindra berdiri pada tahun 2008, Fadli Zon selalu mengkritisi jalannya roda pemerintahan Presiden SBY, baik di periode 2004-2009 maupun di periode pemerintahan 2009-2014.

"Melakukan kritik terhadap pemerintah adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Melalui kritik, check and balances pemerintahan bisa tetap terjaga. Apalagi jika dalam melakukan kritik diserta data dan fakta. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Terpenting, tak membuat hubungan persahabatan maupun saudara kebangsaan menjadi hilang," pungkas Bamsoet.***