Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
Nasional
15 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
2
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
Nasional
23 jam yang lalu
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
3
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
Nasional
15 jam yang lalu
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
4
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
Nasional
22 jam yang lalu
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
5
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Kabar Bertuah
24 jam yang lalu
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Home  /  Berita  /  Kampus

Data Penerima Bansos Perlu Diperbaiki, DTKS Tak Akurat

Data Penerima Bansos Perlu Diperbaiki, DTKS Tak Akurat
Salah satu model bantuan untuk masyarakat di tengah pandemi. (Gambar: Tangkapan layar video istimewa)
Selasa, 05 Mei 2020 01:00 WIB
JAKARTA - Orang yang sudah meninggal dunia tercatat sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) menjadi salah satu potret sengkatut data penerima Bansos. Saat ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran Bansos.

Hal itu diungkap Anggota Komisi IX DPR R, Intan Fauzi, Minggu (3/5/2020). Kata Intan, "DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang,".

"Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan Pemerintah tepat guna," kata Intan.

Kekeliruan data, dijelaskan Intan, membuat penyaluran Bansos tak tepat sasaran. Padahal, Anggaran untuk ini tak sedikit.

Sejak Maret 2020, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi pandemi Corona/Covid-19. Realokasi APBN tersebut, kata Intan, dipecah untuk penanganan kesehatan, dukungan untuk dunia usaha, dan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial, dianggarkan Rp 110 triliun.

Dana tersebut, lanjut Intan, dibelanjakan dalam bentuk bantuan PKH, bantuan tunai langsung, sembako dan lain-lain. Jumlah itu, belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah.

Sekedar pengingat, berdasarkan pidato presiden pada 9 April 2020, total ada 10 program bantuan yang ditetapkan pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Corona/Covid-19.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Kampus
wwwwww