Belajar dari Kasus OSO vs Hemas, Jimly: Jangan Ada Rebutan Pimpinan DPD Lagi

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqie terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024, senator dari Jakarta. Dia berjanji akan memperkuat lembaga tersebut.

Dia mengingatkan, jangan sampai ada perebutan jabatan atau kursi pimpinan. Para anggota DPD yang mewakili 34 provinsi di Indonesia harus diberikan kesempatan menentukan pimpinan DPD.

"Harapan kita jangan jadikan jabatan komoditi yang diperebutkan. Mari kita berpikir misi-misi yang mau kita kerjakan apa. Jadi bukan rebutan jabatan. Kalau jabatan itu dijadikan komoditi yang diperebutkan, itu sumber masalah. Seperti selama ini kalau itu dijadikan rebutan ya jadi sumber masalah. Lebih baik ke depan itu kita bagaimana memperbaiki yang lama, yang sudah baik ya kita terusin," jelasnya di Gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (18/8).

Pada periode 2014-2019, terjadi perebutan kursi pimpinan DPD. Perebutan terjadi antara kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan kubu GKR Hemas.

Jimmly juga mengingatkan, pentingnya rekonsiliasi permusyawaratan. Polarisasi masyarakat saat Pemilu harus kembali disatukan. Hal ini yang seharusnya dipikirkan anggota DPD ke depan.

"Kita jangan semata-mata rebutan jabatan," ujarnya.

Dia pun mengkritisi DPD saat ini karena banyak hal yang belum dituntaskan. Menurutnya, akses daerah terhadap kementerian juga masih sulit. Hal ini harus diperbaiki oleh perwakilan daerah atau anggota DPD.

"Tidak semua provinsi punya akses mudah ke menteri apalagi ke presiden. Mestinya DPD itu bisa berbuat banyak untuk percepatan kemajuan daerah. Sekarang kalau ditanya para gubernur rata-rata tidak ada yang bilang bahwa DPD itu ada gunanya. Partai juga begitu kalau ditanya, hampir tidak ada yang bilang DPD itu ada gunanya. Apalagi DPD selama ini berpikirnya selalu memperkuat kekuasaan di bidang legislasi yang bersentuhan dengan kewenangannya DPR," paparnya.

Selain akibat rebutan jabatan, kurang menonjolnya kinerja DPD karena salah kelola. Jimmly mencontohkan sejak periode pertama yang dipersoalkan bagaimana memperkuat kewenangan legislasi, yang kemudian bersaing dengan DPR.

"Jadi sejak periode pertama sudah salah startnya. Makanya kalau nanti saya dipercaya memimpinnya, beda itu, insyaallah berbeda," imbuhnya.

Dalam pemilihan pimpinan DPD, Jimmly mengajak menggunakan mekanisme musyawarah. Tak perlu lagi ada perebutan suara. Musyawarah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Pemilu sudah selesai. Hitung-hitungan suara sudah selesai. Sekarang saatnya kita mengedepankan musyawarah. Jadi jangan hanya hitung-hitungan suara lagi," jelasnya.

"Sebaiknya kita mengedepankan demokrasi permusyawaratan berdasarkan Pancasila, itu yang sekarang harus kita tonjolkan, supaya juga memberikan dampak pendidikan publik ke masyarakat," pungkasnya.***