Merujuk Sila ke-4 Pancasila, Bamsoet Ingin Presiden Dipilih MPR, Bukan Lewat Pemilu

JAKARTA - 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan' adalah bunyi Sila ke-4 dari Pancasila yang kemudian dijadikan landasan filosofis agar presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, bukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Gagasan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR ini, dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kini tengah digadang untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) partai Golkar.

Kepada wartawan di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Jumat (9/8/2019) lalu, Bamsoet mengungkapkan, gagasan ini perlu melewati proses diskusi di kalangan masyarakat Indonesia secara luas. Karena ketika positif, maka UUD 1945 pun harus diamandemen.

"Apakah ada dukungan dari publik? Kalau publik menghendaki kembali ke MPR, maka mau tidak mau kita amandemen UUD 1945 ini," ujar Bamsoet.

Mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, juga dianggap sebagai jawaban dari sistem pemilihan langsung yang dinilai boros dan menghasilkan kontestasi yang terbukti membelah masyarakat.

Bamsoet menyadari bahwa gagasan ini akan menuai respon kontra, baik dari dunia internasional ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat pro-demokrasi. Tapi, Ia berujar, "menurut saya, harusnya kita bersikap 'tidak ada urusan'. Kita harus mengedepankan kepentingan bangsa,".***