Survei INES: Elektabilitas Prabowo Teratas dan Posisi Jokowi Mulai Dikejar Gatot

JAKARTA - Lembaga survei Indonesia Network Election Survei (INES) kembali menguji kepuasaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK, serta peluang Jokowi kembali menjadi calon Presiden 2019 mendatang.

Penelitian INES ini dilakukan di 33 Provinsi di Indonesia pada 12 -28 April 2018. Jumlah responden yang dilibatkan adalah sebanyak 2.180 orang. Para responden pada penelitian ini tersebar secara proposional di 408 kabupaten/kota. Dengan Margin of error ± 2,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Menurut Direktur INES, Oskar Vitriano, SE, penelitian ini menggunakan instrumen data berupa angket yang bersifat terbuka dan tertutup. "Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh para peneliti," ujarnya, Minggu (6/5/2018) di Jakarta.

Dari hasil survei yang ia lakukan, untuk kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK menyatakan tidak puas.

Dari 2.180 responden hanya 19,5% yang menyatakan janji Jokowi-JK dipenuhi. Sedangkan sebanyak 68,2% mengatakan Jokowi tidak menepati janji. Sisanya 12,3% tidak menjawab.

"Dari kinerja pemerintahan Jokowi - JK sudah barang tentu akan punya pengaruh dengan pilihan masyarakat terhadap Parpol yang akan berlaga di Pileg 2019 dan tingkat keterpilihan Jokowi jika mencalonkan diri kembali sebagai Capres di Pilpres 2019," tandasnya.

Dalam survei ini kata dia, pihaknya menguji tokoh-tokoh nasional dan Jokowi sebagai bakal calon Presiden pada Pilpres 2019.

Salah satu pertanyaan yang diajukan, dengan adanya Hastag Ganti Presiden 2019 yang akhir-akhir ini ramai di media sosial, 67,3% responden menginginkan Presiden Baru pada 2019. Sementara 21,3% responden menjawab dilanjutkan kepemimpinan sekarang dan sisanya sebesar 11,4% menjawab Tidak Tahu.

Dalam survei tersebut, INES juga menempatkan partai Gerindra di posisi teratas dengan raihan 26,2%. Sedangkan PDIP di posisi kedua dengan 14,3%.

"Golkar di posisi ketiga 8,2%, PKS 7,1%, Perindo 5,8%, PKB 5,7%. Disusul PAN 5,3%, Demokrat 4,6%, PPP 3,1%, NasDem 3,1%, Hanura 2,3%, PBB 2,1%, PKPI 0,9%, Berkarya 0,7%, Garuda 0,4%, dan PSI 0,1%. Sedangkan tak menjawab 10,1%," ujarnya, di Jakarta, Minggu (6/5/2018).

Sementara itu, untuk calon Presiden jika menggunakan Top Of Mind, nama Ketua Umum Gerindra Prabowo bisa mengalahkan Joko Widodo atau Jokowi.

"Prabowo Subianto 50,1%, Joko Widodo 27,7%, Gatot Nurmantyo 7,4%, dan tokoh lain 14 %," jelasnya.

Bahkan, jika dilakukan secara tertutup, Prabowo masih mengungguli Jokowi. Dimana Prabowo meraih 54,5%.

"Sedangkan Joko Widodo meraih 26,1%, Gatot Nurmantyo 9,1%, dan tokoh lain 10,3%," katanya.

Sementara itu, untuk tokoh pilihan publik sebagai Cawapres pada Pemilu 2019 yang dipilih jika berpasangan dengan Jokowi atau Prabowo, yang dinilai memiliki kemampuan adalah:

Agus Harimurti Yudhoyono : 2,1%, Zulkifli Hasan 2,6%, Rohmahurmuzy 2,2%, Airlangga Hartanto, 17,4%, Muhaimin Iskandar, 20,2%, Gatot Nurmantyo, 9,2%, Said Agil Sirajd, 5,1%, Puan Maharani 7,5%, Anies Baswedan 9,7%, TGB Muhammad Zainul Majdi 4,8% dan ti idak Memilih19,2 %.

"Anjloknya Tingkat keterpilihan ( Elektabilitas ) Joko Widodo oleh Masyarakat hingga dibawah (30 %), atau hanya 27,7% menunjukan jawaban responden tidak berubah, artinya mereka menginginkan Presiden Baru pada 2019," ulasnya.

Anjloknya Tingkat Elektabilitas Joko Widodo dianggap tidak memenuhi janji-janjinya semasa kampanye. Padahal salah satu alasan responden memilih Joko Widodo adalah janji-janji kampanyenya.

Dalam hal pemenuhan janji, Joko Widodo dianggap gagal. Alih-alih menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya. Trend menurunnya daya beli masyarakat ini akan semakin dirasakan masyarakat seiring dengan laju kenaikan harga-harga yang tak terbendung, apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran yang tak lama lagi. Sedangkan penghasilan masyarakat justru stagnan bahkan menurun.

"Ditengah tekanan akan kenaikan TDL dan BBM. Sehingga masyarakat harus mengurangi konsumsi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK tidak membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Justru yang ada keresahan di masyarakat akan isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengambil porsi kerja masyarakat," paparnya.

Buruknya kinerja pemerintah membuat masyarakat berpaling kepada Prabowo Subianto. Dimana sebanyak 50,2 persen masyarakat Indonesia yang diwakili oleh 2.180 responden. "Dan saat diajukan pertanyaan yang sama, Tingkat Elektabilitas Prabowo Subianto justru meningkat hingga 54,5% ," pungkasnya. ***