Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
Nasional
9 jam yang lalu
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
2
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
3
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Kabar Bertuah
9 jam yang lalu
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
4
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
Nasional
8 jam yang lalu
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
5
Dugaan Monopoli Proyek dan Dana BOS, Belasan Mahasiswa Geruduk Kantor Disdik Pekanbaru
Kabar Bertuah
9 jam yang lalu
Dugaan Monopoli Proyek dan Dana BOS, Belasan Mahasiswa Geruduk Kantor Disdik Pekanbaru
6
Sindikat Dokumen Palsu di Jakarta Utara Terbongkar, Tarif Ijazah dan e-KTP Dijual Ratusan Ribu
Nasional
7 jam yang lalu
Sindikat Dokumen Palsu di Jakarta Utara Terbongkar, Tarif Ijazah dan e-KTP Dijual Ratusan Ribu
Home  /  Berita  /  Parlemen

Bamsoet Bertekad Wujudkan DPR RI sebagai Parlemen Moderen

Bamsoet Bertekad Wujudkan DPR RI sebagai Parlemen Moderen
Bamsoet usai memberi Kuliah Umum yang bertema 'Wajah Baru Wakil Rakyat' di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel, Jakarta, Jumat (04/05/18).
Sabtu, 05 Mei 2018 00:17 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bertekad segera mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern. Tujuannya, agar DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal perkembangan jaman. Berbagai perbaikan akan terus dilakukan untuk menuju Parlemen Modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi zaman Now.

"DPR zaman Now sangat berbeda dengan DPR zaman Old. DPR zaman Now adalah parlemen yang menerapkan transparasi, teknologi informasi dan representasi. Seluruh kegiatan DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online," ujar Bamsoet saat mengisi Kuliah Umum bertema 'Wajah Baru Wakil Rakyat' di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel, Jakarta, Jumat (04/05/18).

Politisi Partai Golkar ini memaparkan, sesuai UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), telah terjadi penguatan terhadap berbagai tugas dan fungsi DPR RI saat ini. Penguatan tersebut dilakukan guna mengawal proses check and balances dalam hubungan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga, dapat menghindari terjadinya abuse of power dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

"Kini fungsi pengawasan DPR RI diperkuat berupa hak melakukan pemanggilan paksa kepada pihak yang diperlukan hadir untuk dimintai keterangan. Ini semata dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan DPR RI. Begitupun dengan hak imunitas, ini sama halnya yang melekat di berbagai profesi seperti wartawan, pengacara, maupun dokter. Saya jamin, DPR RI maupun anggotanya bukanlah pihak yang tidak bisa tersentuh oleh hukum," terang Bamsoet.

Perubahan lainnya yang terjadi, selain tiga fungsi yang sudah dimiliki berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR saat ini mendapatkan dua fungsi tambahan, yaitu Diplomasi dan Representasi. Bagi Bamsoet, penambahan dua fungsi tersebut membuat DPR RI semakin berlari kencang dalam menyongsong perubahan zaman. Khususnya, menyikapi dinamika politik global maupun kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah. 

"Parlemen sebagai bagian dari entitas politik negara juga harus berperan dalam percaturan diplomasi politik luar negeri pemerintah, terutama dalam membantu mewujudkan dunia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban. Sedangkan fungsi representasi dilakukan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi rakyat melalui kunjungan kerja, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban secara moral maupun politik kepada konstituen di daerah pemilihannya," papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menilai, semakin membaiknya konsolidasi demokrasi maupun kelembagaan politik yang sudah dilakukan, perlu juga mendapat dukungan dari perguruan tinggi. Dukungan bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi maupun saran dan kritik yang membangun.

"Sebagai tempat dimana kaum intelektual berkumpul, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun lingkungannya. Jangan ragu untuk terus mengkritisi DPR RI maupun pemerintah. Tapi jangan lupa, untuk tak segan memberikan apresiasi terhadap berbagai kinerja yang telah dilakukan," pungkas Bamsoet.***

wwwwww