Menghindari Masalah Hukum, INASGOC MInta Pengawalan TP4 Kejaksaan

JAKARTA - Perhelatan Asian Games 2018 tinggal menghitung bulan. Agar penyelenggaraan ajang yang diikuti 45 negara tersebut tak terhambat oleh masalah hukum, panitia Asian Games (INASGOC) meminta pengawalan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan.

Ketua Pelaksana INASGOC, Erick Thohir, Wakil Ketua Pelaksana Inasgoc Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin berserta jajarannya beraudiensi dengan Jaksa Agung H.M. Prasetyo didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka dan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Ranu Mihardja di Kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta, Jumat (23/3/2018). 

Erik menjelaskan bahwa ada beberapa program yang menjadi tanggung jawab INNASGOC dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Mulai dari program pembinaan olahraga prestasi, penyelengaraan pengawasan internal, penyelenggaraan games operation, dan penyelenggaraan games support.

Untuk itu, kata Erick, INASGOC memperoleh anggaran hampir Rp 6,6 triliun yang bersumber dari APBN dan sponsor, anggaran ini pun sudah termasuk pajak.

"INASGOC akan merasa lebih nyaman dalam mengelola anggaran dalam jumlah besar tersebut jika mendapat pengawalan dan pengamanan dari TP4 Kejaksaan," kata Erick.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan, kehadiran TP4 sebagai paradigma baru pemberantasan korupsi yang menekankan pada pendekatan pencegahan disambut baik oleh kementerian dan lembaga.

Hal itu dapat dilihat dari nilai kegiatan yang didampingi TP4 yang meningkat hingga delapan kali lipat di tahun 2017, dari Rp109,64 triliun menjadi Rp977,08 triliun. Selain pendampingan di dalam negeri, pada akhir tahun 2017 TP4 juga memperoleh kepercayaan melakukan pendampingan terhadap Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap sebesar 6 Juta Real Arab Saudi atau senilai Rp37 miliar pada KJRI Jeddah di Arab Saudi.

Jamintel Jan S. Maringka mengatakan, sinergi antara TP4 Kejaksaan dengan kementerian dan lembaga terjalin dengan baik. Pada triwulan pertama tahun 2018 saja, kata Maringka, sudah tujuh kementerian dan lembaga yang menandatangani nota kesepakatan dengan Korps Adhyaksa.

"Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 merupakan tanggung jawab bersama. Sudah sepatutnya, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah turut ambil bagian dari sisi hukum," ujar Maringka.

Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Ranu Mihardja mengatakan, dirinya bersama Satgas TP4 akan bergerak cepat mengkaji permohonan dari INASGOC.

Lebih lanjut, ia menambahkan, akan dilakukan klasifikasi program INASGOC apa saja yang diprioritaskan untuk mendapat pengawalan dan pengamanan dari TP4.***