Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rakernas IMI 2026 di Pekanbaru, Agung Nugroho Incar Peluang Ekonomi Lewat Tuan Rumah Balapan
Gelanggang
18 jam yang lalu
Rakernas IMI 2026 di Pekanbaru, Agung Nugroho Incar Peluang Ekonomi Lewat Tuan Rumah Balapan
2
Hindari Macet Total Awal 2027, Pemkot Pekanbaru Siapkan Jalan Alternatif Proyek Flyover Panam
Balai Kota
17 jam yang lalu
Hindari Macet Total Awal 2027, Pemkot Pekanbaru Siapkan Jalan Alternatif Proyek Flyover Panam
3
Pemkot Pekanbaru Catat Inflasi Terendah se-Riau, Harga Cabai Merah Jadi Sorotan Utama
Kabar Bertuah
20 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Catat Inflasi Terendah se-Riau, Harga Cabai Merah Jadi Sorotan Utama
4
Pemkot Pekanbaru Gesa Pemasangan PJU Simpang MTQ, APILL Cerdas Mulai Berfungsi
Kabar Bertuah
19 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Gesa Pemasangan PJU Simpang MTQ, APILL Cerdas Mulai Berfungsi
5
Pemkot Pekanbaru Lanjutkan Program Seragam Sekolah Gratis 2027, Anggaran Capai Rp13 Miliar
Balai Kota
21 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Lanjutkan Program Seragam Sekolah Gratis 2027, Anggaran Capai Rp13 Miliar
6
Pemkot Pekanbaru Latih Nakes Puskesmas Jadi Pendamping Posyandu, Dukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Balai Kota
23 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Latih Nakes Puskesmas Jadi Pendamping Posyandu, Dukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Soal Anggaran, PB/PP Diwajibkan Lapor ke KONI

Soal Anggaran, PB/PP Diwajibkan Lapor ke KONI
Azhari/GoNews.co
Senin, 30 Oktober 2017 20:12 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Setelah Satlak Prima dibubarkan, KONI Pusat memainkan peran sebagai filter bagi induk organisasi olahraga (PB/PP) yang bakal mengajukan anggaran kepada pemerintah. Dana itu bisa dialokasikan untuk pelatnas atlet, pembelian peralatan latihan dan pertandingan hingga untuk uji coba.

Untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah, PB/PP harus lebih dulu mengajukan proposal. Bahkan, proposal itu harus melewati KONI Pusat terlebih dulu untuk diverifikasi.

"Cabor-cabor (cabang olahraga) sebelum mengajukan dana ke pemerintah, wajib untuk saya arahkan ke KONI. Kami akan lakukan verifikasi dan perbaikan. Kalau sudah benar baru usulkan ke pemerintah. Ini tidak sulit karena pernah dilakukan pada 2011," kata Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman usai pembukaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan tema "Sinergitas dan Harmonisasi Seluruh Pemangku Kepentingan Olahraga Menuju Sukses Asian Games 2018" di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Kebijakan KONI Pusat ini diambil sebagai upaya mendukung terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Perpres ini muncul sekaligus untuk membubarkan Satlak Prima.

"Tugas kami membantu pemerintah mengawasi cabor-cabor. Mereka akan dikendalikan, diberi pendampingan karena PB-PB cukup heterogen. Tidak semua bisa melakukan bentuk program dan penganggaran," jelasnya.

Pihaknya juga berharap kepada PB/PP segera meminta sisa anggaran Satlak Prima tahun ini yang mencapai Rp 253 miliar. "Jadi cabor-cabor tak harus menunggu sampai 2018. Dana tersisa dipakai cabor unggulan untuk pencapaian prestasi," terangnya.

Jika mengacu pada data Satlak Prima sebelumnya, ada 23 cabang unggulan yang berhak mendapat dana tersebut. Namun KONI memiliki pandangan berbeda lantaran setelah dicermati hanya ada 17 cabang yang bisa memperoleh sisa anggaran Satlak Prima.

"Dari apa yang kami verifikasi ada sekitar 17 yang jadi unggulan. Tapi ke depan bisa saja jadi 23 cabor kalau ada peningkatan performa yang baik," katanya. ***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Warga Bertuah, Balai Kota, Gelanggang
wwwwww