Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
22 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
22 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
22 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
17 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
5
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
2 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Anggota Komisi III DPR Akan Cecar KPK Soal Kewenangan Eksekusi

Anggota Komisi III DPR Akan Cecar KPK Soal Kewenangan Eksekusi
Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani.(Istimewa)
Senin, 11 September 2017 19:57 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi III DPR melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (11/9). Rapat yang sudah diisi dengan pemaparan dari KPK kemudian dilanjut dengan cecaran pertanyaan dari anggota DPR komisi III untuk KPK diskors hingga pukul 19.30 WIB.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani menjelaskan masih banyak hal yang akan ditanyakan dari pihaknya untuk pihak KPK dalam rapat tersebut. Arsul mengatakan pihaknya akan menanyakan soal kewenangan eksekusi yang dimiliki KPK.

"Saya akan mendalami terkait dengan kewenangan eksekusi yang dimiliki KPK, nanti kita diskusikan, kita bertanya hal yang sifatnya mendasar," kata dia di sela-sela waktu skorsing di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (11/9).

Dia menjelaskan hal yang didalami yaitu terkait kewenangan eksekusi yang dimiliki KPK. Dia berharap pandangan tersebut bukan dipandang sebagai sistem yang melemahkan melainkan memperbaiki kelembagaan.

"Termasuk kemungkinan perbaikan itu dilakukan dengan penyempurnaan terhadap UU KPK yang ada ketika sebuah kewenangan dan tugas wewenang itu enggak selesai," tambah dia.

Hal lain akan dibahas, lanjut Arsul, adalah penyempurnaan UU KPK yang berkaitan dengan kewenangan yang belum clear dikatakan harus ditegaskan. "Misalnya kewenangan menyangkut eksekusi terhadap putusan pengadilan berkekuatan tetap tapi detilnya nanti ya dalam lanjutan rapat nanti," pungkas dia.***

Sumber:Merdeka.com
Kategori:GoNews Group, Kabar Bertuah, Balai Kota, Parlemen
wwwwww