Fahri Hamzah Dorong Indonesia Pelopori Penyelesaian Rohingya

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengaku sudah pernah bertemu dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw, untuk menyampaikan sikap terkait persoalan pembantaian muslim Rohingya.

Fahri bercerita, saat akan bertemu itu  sudah ada yang mengingatkannya untuk tidak membahas masalah Rohingya. Namun, Fahri tetap membahas masalah Rohingya.

"Saya mau bicara karena menurut saya penting," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

Sebab, kata Fahri, sebelumnya sudah pernah bicara dengan Ketua Parlemen Myanmar Shwe Mann dan Pimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi. "Tapi,  ngomong sambil jalan," tegas Fahri.

Nah, kata Fahri, ketika bertemu Presiden Htin Kyaw ada yang menyarankannya untuk menggunakan kata-kata yang halus. "Karena persoalan Rohingnya itu sensitif. Karena di sana lawyer dibunuh karena bela Rohingya, duta besar dilempari kotoran karena bela Rohingya," ujarnya.

Tapi, Fahri tetap berani berbicara persoalan Rohingya dengan Presiden Htin.  Dia pun menyampaikan bahwa Indonesia sudah pengalaman mengatasi persoalan seperti ini.

"Saya ngomong begini, Mr Presiden, Indonesia bersama anda termasuk menyelesaikan masalah integrasi bangsa. Karena kami pun pada awal demokrasi punya masalah integrasi di beberapa daerah seperti di Aceh dan Papua. Jadi, saya bilang, kami bersama dengan anda untuk hadapi ini (menyelesaikan masalah Rohingya)," papar Fahri.

Menurut Fahri, Myanmar paling takut kalau masalah di Rohingya menjadi isu internasional. Makanya mereka menggunakan strategi. Misalnya, mereka merekrut mantan Sekjen PBB Kofi Annan memimpin sebuah komisi untuk mengkaji isu Rohingya. Namun, Kofi Annan bekerja untuk pemerintah Myanmar. "Sehingga Kofi Annan juga tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.

Fahri menambahkan kepada Presiden Htin dia juga menyatakan bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan kekuatan yang dimiliki. "Kedua, Indonesia mau membantu untuk menjembatani," tegasnya.

Lalu, Presiden Htin pun merespons. Menurut Fahri, Htin menyatakan bahwa mereka sudah dibantu bahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Htin bahkan titip salam buat JK dan menyatakan kapan realisasi bantuan Indonesia untuk negara bagian Rakhine. Sepulang dari Myanmar Januari tahun lalu, Fahri pun bertemu dengan JK.

"Pak JK pernah ke sana. Bahkan Walubi di sini pernah kirim bantuan buat sekolah di sana. Artinya, umat Budha Indonesia mau membantu di provinsi yang ada Rohingya ini," katanya.

Namun, kata Fahri, yang terjadi sekarang ini ada eskalasi kerusuhan yang lebih masif lagi. Seperti masalah adanya kelompok-kelompok radikal dan fundamentalis yang secara sepihak dibantu oleh aparat-aparat militer baik resmi maupun tidak. "Itu kita tidak mau tahu. Tapi, apa pun ada aparatur negara yang terlibat. Saya kira ini yang berbahaya," katanya.

Karena itu, kata Fahri, bantuan kemanusiaan Indonesia tidaklah cukup. Kejahatan kemanusiaan harus dihentikan. "Kita sudah menempuh jalur damai. Pak JK sudah ke sana. Saya juga sudah sampaikan masyarakat Indonesia terus membantu tetapi rupanya pembantaian terus terjadi," katanya.

Karena ini sudah terjadi pertumpahan darah bahkan korbannya adalah anak-anak dan perempuan, yang bukan aktor  perang maka harus ada cara yang lebih maju untuk menghenrikan semuanini. "Terus terang saya menginginkan Indonesia bersikap yang lebih maju," tegas Fahri.

Dia mengatakan, tidak ada keinginan Indonesia untuk mengintervensi urusan dalam negeri Myanmar. Tapi, Indonesia terikat sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tujuan negara yang ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi, tegas Fahri, mustahil Indonesia tidak terlibat pada isu internasional.

"Sebab by nature Pancasila dan tujuan negara kita itu memandatkan ikut serta," katanya.

Jadi, kata dia, harus ada cara maju. Kalau skema lewat ASEAN tidak bisa maka bisa digunakan Organisasi Konferensi Islam (OKI) hingga PBB. "Menurut saya, sudah saatnya Indonesia memelopori keterikatan pasukan perdamaian PBB kalau ASEAN pasif," tegasnya.

Indonesia tidak boleh abai dengan isu kemanusiaan. Indonesia harus tegas. Jangan sampai Indonesia pasif. "Ini bukan soal intervensi tapi ini tercantum dalam Pancasila dan UUD 45," ujarnya.

Indonesia sudah menyampaikan pesan perdamaian secara luas, tapi masalahnya perlu upaya damai dan kemanusiaan yang lebih maju. "Harus  ada upaya untuk menghentikan darah dan air mata," tuntas Fahri. ***