Jika Penguasa Petugas Parpol, Kepentingan Pemodal Jadi Prioritas, Rakyat Diabaikan

Demikian diingatkan pendiri Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia (UII), Busyro Muqoddas. ''Masalahnya, bisakah nilai-nilai itu dijadikan paradigma DPR dan pemerintah membuat aturan, tidak seperti sekarang ini,'' kata Busyro di bedah buku Perlindungan Kebebasan Beragama dari Pusham UII, Rabu (26/7).

Termasuk, lanjut Busyro, seharusnya esensi agama itu dijadikan kurikulum pendidikan di kepolisian, sampai ke tingkat bintara.

Dia merasa, kepolisian pun harus memiliki paradigma polmas, yang didasarkan kesuksesan cara itu di DI Yogyakarta.

Sayangnya, dia melihat, saat ini, mereka yang duduk di DPR maupun pemerintahan, termasuk presiden, begitu terikat dengan partai politik. Jika itu berlanjut, siapa saja yang berlaga di 2019 nanti, tetap tidak bisa mengabaikan parpol.

''Petugas partai saja, jadi paling yang ada nanti kabinet parpol,'' ujar Ketua PP Muhammadiyah dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Dia mengingatkan, jika parpol tetap berkuasa kepentingan yang akan menjadi prioritas tentu pemodal, bukan rakyat.

Menurut Busyro, mobilitas vertikal itu menghambat putra terbaik muncul tanpa birokrasi parpol yang cuma bisa ditembus dua saja, yaitu hipoteisme atau uang.***