Bantah Pernyataan Sekretaris Kabinet, Ketua MK: Pemerintah Tak Pernah Konsultasikan Perppu Ormas

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membantah bahwa pemerintah pernah berkonsultasi dengan MK sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Menurut Arief Hidayat, pemerintah tidak bisa melakukan konsultasi dengan MK karena Perppu Ormas berpotensi menjadi objek perkara untuk digugat ke lembaga pengawal konstitusi itu.

''Pemerintah sama sekali tidak pernah berkonsultasi dengan MK soal perppu itu. Kami tidak bisa memberikan pendapat hukum karena semua yang berpotensi menjadi perkara di MK tidak bisa dikonsultasikan dengan kami,'' ujar Arief kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).

Arief menjelaskan, jika MK sudah mengemukakan pendapat kepada pemerintah maka bisa mengganggu proses putusan perkara nantinya.

''Kalau MK sudah berpendapat di situ, berarti nanti bagaimana putusannya, kan tidak bisa. Hal seperti itu juga dilarang oleh undang-undang,'' kata dia menegaskan.

Arief menuturkan MK akan memberikan kesempatan apabila ada pihak-pihak ingin mengajukan uji materi terkait Perppu Ormas. Dia menyatakan MK bersikap pasif dalam memerima pengajuan perkara oleh masyarakat.

''Silakan saja jika mau ajukan. Seluruh warga negara boleh ajukan perkara. Prinsipnya MK menanti perkara yang masuk ke sini,'' kata Arief.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Perppu Ormas telah dipersiapkan dengan matang dan hati-hati-hati. Pemerintah menerbitkan perppu itu demi kepentingan bangsa.

Pramono menambahkan perppu yang digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan melibatkan para pemangku kepentingan. Termasuk konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

''Pemerintah meyakini langkah yang diambil dengan ?cukup hati-hati, cermat, karena ini melibatkan seluruh stakeholder. Kami juga tentunya melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini ini,'' ujar dia di Istana Bogor, Jumat (14/7).***