Bambang Soesatyo: Jangan Terus Mengeluh, Kemenkumham Harus Segera Benahi LP

JAKARTA - Kinerja Kementerian Hukum dan HAM sangat buruk dalam mengelola lembaga pemasyarakatan (LP). Sepanjang tahun ini, kerusuhan di dalam LP terjadi beruntun sejak Januari 2017 dan memuncak pada kasus Kerusuhan serta kaburnya sejumlah tahanan dari LP Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Jumat (5/5/2017) kemarin.

Sehari Sebelumnya, atau pada Kamis (4/5) sekitar pukul 15.30 WIB, LP Bentiring di Bengkulu juga dilanda kerusuhan, ketika ratusan narapidana terlibat bentrok fisik di dalam blok tindak pidana narkoba. Pada Kamis 2 Mar 2017, LP Jambi juga dilanda kerusuhan.

"Kami dari Komisi III DPR dan masyarakat pada umumnya tentu saja prihatin. Soalnya, setiap kali terjadi kerusuhan di LP, Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa mengeluh dan mengeluh, nyaris tidak pernah menawarkan atau memberi solusi," ujar Bambang Soesatyo kepada GoNews.co, Sabtu (6/5/2017) melalui pesan Whatsapp.

Dan menurutnya, keluhan yang dimunculkan Kemenkumham pun selalu sama, yakni faktor kelebihan kapasitas LP.

"Padahal, faktor kelebihan penghuni LP adalah masalah atau isu lama yang sudah menjadi catatan publik, jauh sebelum peristiwa rusuh di LP Banceuy, Bandung serta peristiwa rusuh LP Kerobokan di Denpasar, Bali pada 2016," paparnya.

Dalam kapasitasnya sebagai regulator, kata Bambang, Kemenkumham sudah berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh.

"Kemenkumham seharusnya menawarkan dan berani mengeksekusi program pembenahan atau normalisasi fungsi LP. Namun, Kemenkumham tidak bekerja maksimal membenahi LP, karena kerusuhan di dalam LP terus saja terjadi," tandasnya.

Ini lanjutnya, menjadi bukti untuk menilai buruknya kinerja Kemenkumham dalam konteks pembenahan LP. "Karena itu, Komisi III DPR mendesak Kemenkumham untuk berhenti mengeluh, dan mulailah bekerja membenahi LP," pungkasnya. ***