Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pendiri Pekanbaru Marhum Pekan Resmi Terima Gelar Pahlawan Nasional
Kabar Bertuah
22 jam yang lalu
Pendiri Pekanbaru Marhum Pekan Resmi Terima Gelar Pahlawan Nasional
2
Sasar Sarang Narkoba, Tim Gabungan Polresta Pekanbaru Jaring Empat Pengunjung Kelab Malam
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Sasar Sarang Narkoba, Tim Gabungan Polresta Pekanbaru Jaring Empat Pengunjung Kelab Malam
3
Tumpukan Sampah Jadi Biang Kerok Meluapnya Drainase di Ruas Jalan Pekanbaru
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Tumpukan Sampah Jadi Biang Kerok Meluapnya Drainase di Ruas Jalan Pekanbaru
4
Putusan MA Anulir Suket Gibran Rakabuming, Publik Soroti Ancaman Pemakzulan Wapres
Nasional
4 jam yang lalu
Putusan MA Anulir Suket Gibran Rakabuming, Publik Soroti Ancaman Pemakzulan Wapres
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Ketua MPR: Nasionalisme Berarti Mendahulukan Tenaga Kerja Negeri Sendiri, Bukan Asing

Ketua MPR: Nasionalisme Berarti Mendahulukan Tenaga Kerja Negeri Sendiri, Bukan Asing
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. (istimewa)
Rabu, 26 April 2017 21:19 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sila ke 3 Pancasila Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya prinsip prinsip nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuknya adalah dengan mengutamakan tenaga kerja dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, saat memberikan sosialiasi 4 pilar di Jawa Barat.

"Jangan sampai ketika ada rakyat Jawa Barat masih ada yang menganggur, malah mempekerjakan pekerja asing. Ini sama sekali tidak Pancasilais," katanya, Rabu (26/4/2017).

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama DPP Laskar Indonesia di Subang, juga menegaskan, saat ini masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan pekerja dalam negeri dan tidak perlu mendatangkan pekerja dari luar negeri.

"Kepala daerah harus memastikan bahwa pabrik pabrik di wilayahnya mengutamakan warga sendiri sebagai pekerja. Sekali lagi inilah amanat Pancasila," ujarnya.

Ketua MPR tak bosan-bosannya mengingatkan bahwa pemahaman soal Pancasila tidak hanya harus dipahami masyarakat tapi terutama oleh pemerintah dan pemimpin daerah.

"Pemerintah atau pemimpin daerah yang perilakunya sesuai dengan Pancasila, maka segala kebijakannya pasti akan memenuhi rasa keadilan masyarakat," tutup Zulkifli. ***

wwwwww