Sekretaris Komisi IV DPRD Padang, Iswandi: Urgensi Padang Sejahtera Mandiri Belum Ada

Sekretaris Komisi IV DPRD Padang, Iswandi: Urgensi Padang Sejahtera Mandiri Belum Ada

PADANG - Sekretaris Komisi IV, Iswandi Muchtar juga angkat bicara terkait penyertaan modal pada Perusda Padang Sejahtera Mandiri. Menurutnya, kendati Pemkot Padang mengusulkan anggaran Rp5 miliar dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang 2017  namun baik Pemkot maupun DPRD belum ada pembahsan.

"Bisa jadi Pemkot Padang melalui Perusda ini mengelola beberapa unit usaha dengan keinginan untuk pemasukan daerah yakni meningkatkan PAD. Tentu kita dukung. Namun, Pemkot harus bisa menjelaskan pada DPRD secara detil apa -apa yang akan di akomodir melalui anggaran sebesar Rp5 miliar untuk investasi pendirian Padang Sejahtera Mandiri tersebut," ujarnya, Sabtu(29/10/2016).

Saat ini belum ada pembahasan antara Pemkot dan DPRD Padang terkait pendirian perusahaan daerah Padang Sejahtera Mandiri tersebut. Perlu pembicaraan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif.

Juga dikatakan, jangan sampai pembahasan hanya di tingkat badan anggaran (Banggar) saja. Namun pembahasan itu harus dibahas juga di Pansus DPRD Padang serta TAPD. Disana nantinya tentu akan dikaji apakah kebutuhan yang disampaikan Pemkot itu Urgen atau tidak.

Jika memang itu suatu keharusan,serta dengan alasan yang tepat tentu akan diakomodir begitu juga sebaliknya bisa saja hal yang disampaikan Pemkot tidak akan kami akomodir di DPRD Padang. Karena masih banyak hal - hal yang urgen yang masih belum di selesaikan. Tanpa mengetahui urgensi Padang Sejahtera Mandiri secara jelas, sejumlah anggota dewan di DPRD Kota Padang tentu akan berencana mencoret anggaran tersebut.

Dikatakan Iswandi, tentu DPRD harus mengetahui mulai teknis penentuan struktur, pimpinan dan sebagainya. Jangan sampai ada kaitannya dengan pesta 2018 mendatang. Kalau ada muatan politis di sana, tentu akan dikaji lagi sisi objektif yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan kota.

"Terkait pengusulan dalam KUA PPAS, merupakan hak Pemkot untuk mengajukan. Tinggal pertimbangan pentingnya hal itu bagi masyarakat dan pendapatan daerah yang akan dikaji oleh pihak DPRD. Karena otomatis harus mengingat anggaran yang ada atau kemampuan keuangan daerah," katanya.

Iswandi juga menegaskan, Ini kan menggunakan APBD tahun 2017,  Urgensinya harus jelas. Seperti yang saya katakan tadi, apabila Pemkot tidak mampu memberikan pemahaman secara detil tentang pentingnya mendirikan Padang Sejahtera Mandiri, DPRD tidak akan menindaklanjutinya.

Untuk itu hematnya disanalah pentingnya pertemuan agar Pemkot mampu memberi pemahaman.Ini kan baru penyampaian di KUA - PPAS dari Pemkot, dan kita menunggu pembahasan nanti di tingkat Banggar, Pansus dan TAPD, " tegas Iswandi. (agb)