Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
21 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
22 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
21 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
17 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
5
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Hukum
23 jam yang lalu
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
6
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
1 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Wacana Rasionalisasi 1 Juta ASN, Agus Hermanto: Usulan Menteri Yuddy Kita Tolak

Wacana Rasionalisasi 1 Juta ASN, Agus Hermanto: Usulan Menteri Yuddy Kita Tolak
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto. (istimewa)
Kamis, 09 Juni 2016 12:29 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA- Wacana rasionalisasi 1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Crhisnandi, dinilai terlalu terburu-buru.

Rencana tersebut ditolak mentah-mentah oleh pimpinan DPR RI. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, Kamis (09/06/2016).

"Saya memang tidak setuju dilaksanakan keburu-buru harus ada pertimbangan yang memang PNS ini juga aset dari sumber pembangunan. PNS juga cita-cita yang tinggi jangan dipatahin begitu saja," tegasnya, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Agus, jika memang terjadi kesalahan dalam rekruitmen PNS, harusnya tidak dilakukan pemutusan kerja atau pensiun dini, tapi cara Rekruitmennya yang harus diperbaiki.

"Pemerintah merekrut ASN harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jangan ngawur dong," ujarnya.

"Dari jajaran Pemda Sekda logikanya harus PNS yang mengacu pada birokrasi eselon 1, Sekda banyak juga dari unsur politis. Ini juga sesuatu kurang tepat kita perbaiki bukan dari ujunganya, harus mulai dari penerimaannya," pungkas Agus. ***

wwwwww