KPU Kota Payakumbuh Masih Menunggu Regulasi Pilkada 2017

PAYAKUMBUH--Rencana pemilihan kepala (Pilkada) kota Payakumbuh secara serentak dengan kabupaten Mentawai, Februari 2017 mendatang diyaki helat tersebut bakal sukses. Saat ini, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Payakumbuh sudah mempersiapkan segala keperluan dalam hajat tersebut.

Demikian dikatakan sekretaris KPU kota Payakumbuh Dipa Persada, kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya, Jum’at (15/4), higga sekarang pihak KPU menunggu pelaksanaan Nota Persetujuan Hibah Daerah (NPHD) dari Pemkot Payakumbuh ke KPU tentang pedoman pelaksanaan Pilkada.

Seraya menunggu regulasi terbaru tentang pelaksanaan Pilkada, tentunya pihak KPU melaksanakan berbagai persipan dan termasuk persiapan logistik. Sedangkan berbicara terhadap tahapan Pilkada akan dimulai akhir Mei 2016 ini.

Dalam pelaksanaan Pilkada nanti, berkemungkinan besar anggarannya akan bertambah. Makanya, pihak KPU kembali mengajukan anggaran tambahan ke Pemkot Payakumhuh sebesar Rp10,4 miliar. Sedangkan dana yang sudah dipersiapkan masuk dalam DPA KPU baru sebesar Rp5 miliar.

“Agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan sukses seperti yang kita harapkan. KPU juga menunggu eksekusi pengabungan kelurahan. Tujuannya supaya pemilih mulai dari  tingkat bawah tidak ada masalah dikemudian hari. Persoalan pengambungan kerurahan dalam ajang Pilkada sangat berpengaruh, “ujar Dipa.

Terpisah, salah seorang pratisi hukum daerah ini Setia Budi, ketika dimita keterangannya terkait Pilkada Payakumbuh Februari 2017 mendatang, mengatakan, kita berharap kepada KPU agar dalam penyelenggaraan Pilkada hati-hati dalam penetapan calon, baik calon yang diuusng dari partai politik maupun dari jalur indenpenden, jangan sampai pula berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian kepada calon nantinya, benar-benar sportif dan harus paham dengan pernyataan siap kalah siap menang. Juga perlu kami ingatkan agar seluruh calon dan tim sukses benar-benar mempelajari aturan dan undang-undang Pilkada serta Undang-undang MK.

“Terhadap kos politik setiap calon juga berhati-hati dalam pengeluarannya. Sebab, beberapa kali kita lihat pelaksanaan Pilkada, baik di daerah Sumbar maupun luar daerah banyak dipicu dari persolan keuangan dan eksekusi pengabungan kelurahan sangat perlu ditunggu kepastiannya, “harap Budi.***