Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rakernas IMI 2026 di Pekanbaru, Agung Nugroho Incar Peluang Ekonomi Lewat Tuan Rumah Balapan
Gelanggang
23 jam yang lalu
Rakernas IMI 2026 di Pekanbaru, Agung Nugroho Incar Peluang Ekonomi Lewat Tuan Rumah Balapan
2
Hindari Macet Total Awal 2027, Pemkot Pekanbaru Siapkan Jalan Alternatif Proyek Flyover Panam
Balai Kota
22 jam yang lalu
Hindari Macet Total Awal 2027, Pemkot Pekanbaru Siapkan Jalan Alternatif Proyek Flyover Panam
3
Dua Blunder Berujung Fatal, PSPS Tertinggal 0-2 dari Bhayangkara FC di Babak Pertama
Sepakbola
13 jam yang lalu
Dua Blunder Berujung Fatal, PSPS Tertinggal 0-2 dari Bhayangkara FC di Babak Pertama
4
Pemkot Pekanbaru Gesa Pemasangan PJU Simpang MTQ, APILL Cerdas Mulai Berfungsi
Kabar Bertuah
24 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Gesa Pemasangan PJU Simpang MTQ, APILL Cerdas Mulai Berfungsi
5
Hujan Petir Melanda Pekanbaru, Laga Sengit PSPS Kontra Bhayangkara FC Tetap Bergulir
Gelanggang
14 jam yang lalu
Hujan Petir Melanda Pekanbaru, Laga Sengit PSPS Kontra Bhayangkara FC Tetap Bergulir
6
Duel di Tengah Guyuran Hujan Pekanbaru, PSPS Pasang Duet Gamaroni dan Ilham Hadapi Bhayangkara FC
Gelanggang
14 jam yang lalu
Duel di Tengah Guyuran Hujan Pekanbaru, PSPS Pasang Duet Gamaroni dan Ilham Hadapi Bhayangkara FC
Home  /  Berita  /  GoNews Group

DPRD Rohil Minta Pemerintah Provinsi Naikkan Gaji Sesuai UMP

Rabu, 13 April 2016 22:35 WIB
Penulis: Amrial
dprd-rohil-minta-pemerintah-provinsi-naikkan-gaji-sesuai-umpHj Suryati
BAGANSIAPIAPI - Seluruh guru SMA sederajat di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tak lama lagi akan beralih statusnya dari kewenangan kabupaten menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah Provinsi Riau. Hal itu mengikuti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ketua pansus IV yang membidangi masalah pendidikan, Dra Hj Suryati meminta kepada pemerintah Provinsi Riau, agar perhatian terhadap kesejahteraan guru lebih ditingkatkan.

"Jika perlu bagi guru honorer, gaji mereka dinaikkan sesuai dengan UMP. Kita juga tidak menginginkan ada pemutusan hubungan kerja selama pengalihan ini," ujar Suryati kepada GoRiau.com, Rabu (13/4/2016).

Politisi PAN ini meminta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan baik.

Dijelaskan Suryati, proses validasi jumlah guru yang akan dialihkan dari kabupaten ke provinsi sudah dilakukan di awal Januari 2016. Kemungkinan besar, pada tahun 2017, seluruh guru kabupaten sudah berstatus guru provinsi.(amr)

Editor:Sandi
Kategori:GoNews Group, Hukum
wwwwww