Pembangunan Asrama Haji Terhenti, Komisi V DPRD Sumbar Carikan Solusi

PADANG - Pekerjaan lanjutan pembangunan asrama haji di Padang Pariaman tahun 2016 ini terpaksa dihentikan, karena pemerintah pusat tidak mengganggarkan dana untuk proyek tersbut. Oleh sebab itu, pihak Kanwil Kemenag Sumbar minta bantuan anggota Komisi V DPRD Sumbar guna mengupayakannya bersama gubernur dan bupati untuk meloby pihak terkait di tingkat pusat.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara anggota Komisi V DPRD Sumbar dengan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar Drs. H. Salman, MM di DPRD Sumbar, Rabu (17/2/2016). “Untuk kelanjutan pembangunan asrama haji ini, kami mengharapkan bantuan DPRD Sumbar dan Gubernur untuk mengupayakan kelanjutan pembangunan asrama haji ini,” kata Salman.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Apris Yaman dan Koordinator Komisi V, Arkadius Dt Intan Bano menyebutkan pertemuan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab terhentinya pembangunan asrama haji embarkasi Padang Pariaman. “Kemudian mencari solusi untuk memecahkan persoalan tersebut, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke tingkat pusat,” kata Arkadius.

Pekerjaan pembangunan asrama haji di Kabupaten Padang Pariaman itu dimulai sejak Januari tahun 2015 lalu dan direncanakan selesai tahun 2018 mendatang. Tahap pertama pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp.100 milyar dari total keseluruhan Rp.900 milyar. Namun, hingga akhir Desember 2015, dana yang terserap cuma sebesar Rp.52 milyar, sisanya sebesar Rp.48 milyar terpaksa dikembalikan lagi ke pusat.

Ironisnya, pemerintah pusat ternyata tidak mengganggarkan lagi dana untuk kelanjutan pembangunan asrama haji ini dalam APBN tahun 2016. “Persoalan ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan bias di kalangan masyarakat,” sebut Arkadius dan meminta pihak Kanwil Kemenag Sumbar memberikan Detail Engginering Designe (DED) ke Komisi V sebagai bahan untuk memperkuat dukungan ke pusat.

Sementara itu, Hidayat anggota Komisi V menyebutkan, anggaran Rp100 milyar yang dikucurkan pemerintah pusat itu bukan berasal dari APBN murni, melainkan berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN yang disebut juga dengan Surat Utang Negara Berbasis Syariah itu bisa saja distop oleh Bappenas, jika serapan anggarannya tidak optimal.

Untuk itu, lanjut Hidayat, DPRD bersama Gubernur Sumbar dan Kanwil Kemenag sendiri harus secara bersama-sama melakukan loby dan diplomasi dengan pemerintah pusat, mulai dari jajaran Kementerian Agama, Keuangan, Bappenas hingga Presiden Jokowi sekalipun. “Kapan perlu, libatkan LKAAM, Bundo Kanduang, MUI dan Bupati Padang Pariaman untuk ikut melakukan loby dan diplomasi ke pusat,” tambahnya. (***)