Nurnas Dilantik Jadi Anggota PAW DPRD Sumbar Gantikan Eri Zulfian

PADANG - Rapat paripurna istimewa DPRD Sumbar, Kamis (28/1/2016) tak hanya mengumumkan penetapan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar terpilih periode 2015-2020, tapi sekaligus juga melantik anggota DPRD Sumbar Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama H.M. Nurnas. 

Sejatinya, pelantikan Nurnas bersamaan dengan pelantikan lima orang anggota PAW lainnya yang lebih dulu dilantik pekan lalu. Tapi, karena persoalan administrasi yang kurang lengkap, pelantikan Nurnas tertunda satu pekan kemudian.

Kepada wartawan, Nurnas mengaku dirinya masih seperti yang dulu, kritis dan dekat dengan wartawan yang selalu menjadikannya sebagai nara sumber di lingkungan DPRD Sumbar. "Meski pelantikan saya sempat tertunda, tapi saya masih tetap seperti yang dulu,” ucapnya kepada wartawan usai dilantik sebagai anggota dewan PAW 2015-2019.

Nurnas mengaku, dalam melaksanakan tugasnya selama ini selalu didukung oleh kalangan wartawan di lingkungan DPRD Sumbar. Artinya, keberhasilan yang dia peroleh selama ini adalah berkat dukungan kawan-kawan wartawan yang setia mendampinginya. Karena itu, dia tetap berharap dukungan itu dapat ditingkatkan dan dilanjutkan.

Sebagai anggota dewan yang baru, lanjut Nurnas, dirinya akan tetap terus mengawal program pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif (gubernur bersama jajarannya). Terutama yang berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun ke tiga 2016-2020, sebagaimana visi-misi gubernur Sumbar.

Politisi partai Demokrat ini dilantik menjadi anggota PAW menggantikan posisi rekannya Eri Zulfian yang terjerat kasus korupsi makan minum fiktif di DPRD Padang Pariaman, tahun 2011 lalu. Mantan ketua DPRD Kabupaten Padangpariaman ini, divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti mengeluarkan anggaran makan dan minum fiktif pada 2011.

Majelis Hakim tipikor Padang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana selama satu tahun enam bulan penjara, dan denda sebesar Rp50 juta, subsider dua bulan kurungan, dan mewajibkan membayar uang pengganti Rp115 Juta lebih, subsider enam bulan penjara. (***)