DJP Bukukan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Rp60,1 Triliun hingga Akhir Oktober 2026
![]() |
| Warga mengamati aplikasi-aplikasi 'start up' yang dapat diunduh melalui telepon pintar. |
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimpun penerimaan pajak dari kegiatan ekonomi digital sebesar Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Pendapatan negara tersebut berasal dari empat jalur transaksi, meliputi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP), teknologi finansial (fintech), serta aset kripto. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa laju ekonomi digital turut mengubah pola kegiatan ekonomi sekaligus cara masyarakat bertransaksi.
"Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," terangnya melalui keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Dari total Rp60,1 triliun yang masuk ke kas negara, transaksi PMSE menjadi penopang utama dengan realisasi Rp46,36 triliun. Urutan berikutnya ditempati Pajak SIPP senilai Rp6,02 triliun, diikuti sektor fintech Rp5,5 triliun, dan pungutan atas perdagangan aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selama Oktober 2026 sendiri, belum ada penunjukan pemungut baru maupun pembaruan data pelaku usaha. Dari daftar itu, sebanyak 249 perusahaan sudah menjalankan kewajiban memungut dan menyetorkan PPN dengan akumulasi mencapai Rp46,36 triliun per 31 Oktober 2026.
Aliran setoran PPN PMSE tercatat menanjak tiap tahun sejak pertama kali diterapkan 2020. Tahun perdana terkumpul Rp731,4 miliar, naik menjadi Rp3,9 triliun di 2021, lalu menyentuh Rp5,51 triliun di 2022. Perolehannya kembali bertambah menjadi Rp6,76 triliun di 2023, Rp8,44 triliun di 2024, dan Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Memasuki Januari hingga Oktober 2026, setoran PPN PMSE sudah melampaui capaian tahun sebelumnya dengan nominal Rp10,69 triliun.
Di urutan kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Pajak SIPP menyumbang Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Rinciannya terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp453,71 miliar serta PPN sebesar Rp5,57 triliun.
Merujuk data tahunan DJP, pungutan Pajak SIPP dimulai dari Rp402,38 miliar di 2022, meningkat menjadi Rp1,12 triliun di 2023, dan Rp1,33 triliun di 2024. Capaian tersebut sempat berada di angka Rp1,23 triliun sepanjang 2025, sebelum kembali naik menjadi Rp1,95 triliun dalam rentang Januari hingga Oktober 2026.
Beralih ke sektor fintech, realisasi pajak hingga 31 Oktober 2026 menyentuh Rp5,5 triliun. Ada tiga pos penyumbang di sektor ini, yakni PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri Rp3,24 triliun.
Secara historis, penerimaan pajak fintech tercatat Rp446,39 miliar di 2022, naik ke Rp1,11 triliun di 2023, dan Rp1,48 triliun di 2024. Sepanjang 2025, setorannya tercatat Rp1,37 triliun, sementara kurun Januari hingga Oktober 2026 berada di angka Rp1,09 triliun.
Sementara itu, pungutan dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Nilainya terbagi ke dalam PPh Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar.
Berdasarkan catatan DJP, pajak kripto mulai masuk sebesar Rp246,54 miliar di 2022 dan Rp220,89 miliar di 2023. Realisasi tersebut menanjak menjadi Rp620,38 miliar di 2024 dan Rp796,74 miliar sepanjang 2025. Adapun untuk periode Januari hingga Oktober 2026, transaksi aset kripto menyetor Rp341,61 miliar.
Pertumbuhan transaksi digital yang terus meluas dinilai menuntut ekosistem perpajakan yang luwes mengikuti perubahan. DJP pun membenahi sistem administrasi beserta tata cara pemungutan agar sanggup menampung ragam model bisnis baru sekaligus memaksimalkan sumbangsih sektor digital bagi penerimaan negara.
"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," pungkasnya. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | kumparan.com |
| Kategori | : | Nasional |









