Kejagung Bidik Enam Tambang Nikel Maluku Utara, Pengendali PT ANI Sudah di Luar Negeri
![]() |
| Ilustrasi: Tim penyidik Jampidsus Kejagung memburu keberadaan pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) yang terdeteksi di luar negeri, terkait dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025. |
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi perizinan tambang nikel milik PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara. Sebelum penetapan tersangka dilakukan, pemilik sekaligus pengendali tambang tersebut, Arif Kurniawan (AK), terlacak sudah meninggalkan Indonesia. Penyelidikan terhadap operasional perusahaan tambang ini memicu sorotan pegiat lingkungan serta wakil daerah soal pengawasan tata kelola sumber daya alam dan dampaknya terhadap ruang hidup warga sekitar.
Perhatian terhadap aktivitas PT ANI berkaitan erat dengan cakupan wilayah operasinya di Halmahera Timur. Mengacu data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan itu meliputi lahan kelola atau konsesi seluas 2.000 hektare. Izin berkode WIUP 3682062122014021 bernomor 188.45/540-40.A/2011 dengan status CNC-1 tersebut masih berlaku sampai 11 Maret 2031.
"Malut tidak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai ladang eksploitasi sumber daya alam sekaligus ruang pemulusan kepentingan investasi pemerintah pusat dan korporasi," kata Manajer Program Walhi Maluku Utara, Irsandi Hidayat, dikutip Jumat (20/11/2026).
Dugaan suap dalam proses perizinan tambang PT ANI dinilai memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pemberian izin eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Selama ini, perluasan industri pertambangan di Maluku Utara justru memperbesar risiko sengketa lahan atau konflik agraria, kerusakan ekosistem, sampai hilangnya sumber penghidupan warga ketimbang menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
"Ini bukan sekadar masalah di penegakan hukum. Namun dampaknya langsung cukup mengganggu hak masyarakat atas tanah, hutan, dan lingkungan hidup," tandasnya.
Desakan penindakan ikut disuarakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara, Hasby Yusuf. Perkara yang menyeret PT ANI dipandangnya sebagai peringatan bagi pemerintah pusat atas lemahnya tata kelola sumber daya alam di daerahnya, dimana kekayaan tambang selama ini banyak dikelola pihak luar daerah sementara praktik korupsi berpotensi merugikan negara maupun warga sekitar.
"Kami minta pengusutan kasus ini lebih serius, sehingga tidak merugikan daerah dan negara," ujarnya.
Pemerintah dinilai tidak boleh membiarkan perusahaan yang terbukti terlibat praktik korupsi tetap menjalankan aktivitas penambangan di lapangan.
"Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada upaya tegas. Bila terbukti, IUP perusahaan yang bersangkutan harus dicabut," tegasnya.
Pengusutan oleh tim Jampidsus Kejagung sendiri menyasar enam perusahaan tambang nikel yang diduga menjalankan praktik ilegal atau melanggar undang-undang. Selain PT ANI, lima perusahaan lain yang ikut dibidik yakni PT BSJ, PT KAA, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Seluruh perusahaan itu dikendalikan pengusaha nikel asal Surabaya tersebut melalui PT Dua Delapan Resources (DDA/DDR) yang ia dirikan bersama rekan bisnisnya, Edi Liu Amas (LEI).
Sampai sekarang, penyidik Kejagung belum menetapkan Arif Kurniawan sebagai tersangka. Berdasar koordinasi aparat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, catatan perlintasan awal November 2026 merekam keberadaan AK sudah tidak di Indonesia. Ia juga diketahui mengantongi lebih dari satu kewarganegaraan atau paspor, termasuk Singapura dan Australia.
Kepergiannya ke luar negeri memunculkan dugaan adanya pihak tertentu yang turut membekingi. Sebelumnya, mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit diduga menjadi salah satu pihak yang membekinginya setelah pertemanan keduanya terjalin ketika Listyo menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Di tahun yang sama, Arif mundur dari pekerjaannya sebagai pedagang atau trader nikel lalu terjun ke bisnis tambang di Sultra hingga jaringan perusahaannya bertambah banyak dalam waktu cepat. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | inilah.com |
| Kategori | : | Nasional |






