DPRD Pekanbaru Dukung Penertiban PKL dan Bangunan Liar di Atas Fasilitas Umum
![]() |
| Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Golkar, Syafri Syarif |
Penulis: Afrila Yobi
PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru menertibkan pedagang kaki lima (PKL) serta bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum. Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru tersebut dinilai perlu dijalankan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus menjawab keluhan warga saat masa reses.
Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Golkar, Syafri Syarif menerangkan bahwa persoalan bangunan liar yang menutup saluran drainase maupun badan jalan kerap disampaikan warga kepadanya saat turun menyerap aspirasi. Keberadaan bangunan tanpa izin itu tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga memicu penyumbatan saluran air di lingkungan permukiman.
"Kita mendukung, karena dulu waktu reses itu juga masuk keluhan masyarakat," ujar Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif kepada WartaPKU.com di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (18/11/2026) pagi.
Salah satu penindakan terbaru dilakukan Pemkot Pekanbaru dengan merobohkan 13 bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Selasa (17/11/2026). Bangunan permanen maupun semipermanen yang berdiri di atas parit tersebut dibongkar menggunakan alat berat ekskavator oleh petugas Satpol PP bersama tim gabungan.
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto menjelaskan bahwa pembongkaran di Jalan Air Hitam menindaklanjuti aduan warga sekitar mengenai genangan banjir saat hujan turun akibat parit tertutup bangunan. Sebelum menurunkan alat berat, petugas telah melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga kepada para pemilik bangunan.
Syafri berharap operasi penertiban tidak berhenti pada satu titik saja, melainkan menyasar kawasan lain di ibu kota Provinsi Riau yang melanggar aturan tata ruang. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap penindakan tetap mengikuti prosedur melalui tahap sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada pemilik bangunan. ***
| Kategori | : | Kabar Bertuah, Parlemen, Pekanbaru |











