Revisi UU Kejaksaan Dinilai Momentum Hapus Kekebalan Hukum Jaksa

JAKARTA – Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Kejaksaan mendapat perhatian serius dari akademisi hukum. Pakar Hukum Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai momen revisi ini harus dimanfaatkan untuk menghapus hak imunitas jaksa, khususnya dalam kasus korupsi.

"Jaksa yang terlibat pidana, terutama korupsi, seharusnya bisa langsung diproses hukum tanpa perlu izin dari Jaksa Agung. Tidak boleh ada perlakuan khusus," ujar Hudi di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ia mengkritisi sistem hukum yang menurutnya masih memberikan ruang kekebalan kepada jaksa, berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

Hudi juga menyoroti rencana penambahan kewenangan intelijen kejaksaan. Menurutnya, fungsi intelijen jaksa cukup dibatasi dalam ranah hukum atau pro judicial, agar tidak berbenturan dengan otoritas lembaga intelijen lainnya.

"Kalau kewenangannya terlalu luas, bisa tumpang tindih dan justru menimbulkan konflik antar lembaga," jelasnya.

Usul Langsung Laporkan Kasus ke Kejaksaan

Hudi mengusulkan agar dalam revisi nanti, masyarakat yang memiliki bukti awal cukup dalam kasus pidana umum bisa langsung melapor ke kejaksaan tanpa harus melalui kepolisian. Langkah ini dinilainya lebih efisien dan menghemat anggaran negara.

"Kalau buktinya cukup, jaksa harus bisa langsung menindaklanjuti. Ini sesuai asas cepat dan sederhana dalam peradilan," tambahnya.

Pemerintah dan DPR Belum Bahas Substansi Revisi

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya memastikan bahwa RUU Kejaksaan dan RUU Polri telah masuk agenda pembahasan tahun ini, meskipun isi revisi belum mulai dibahas.

"Soal waktu, iya. Tapi isinya masih menunggu pembahasan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia membantah revisi tersebut akan menjadikan kejaksaan sebagai lembaga super power.

"Super power dari mana, isinya saja belum ada," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut belum ada rencana konkret untuk membahas RUU Kejaksaan. Hal itu disampaikan dalam momen silaturahmi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan, Senin (31/3/2025).

“Belum ada rencana membahas RUU Polri atau Kejaksaan,” ujar Dasco. ***