Prabowo Minta Evaluasi Direksi BUMN, Singkirkan yang Tak Berprestasi

PEKANBARU – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan meminta seluruh direksi meninggalkan praktik-praktik lama yang dinilai tidak efisien. Arahan ini disampaikan dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025).

Prabowo menyampaikan bahwa Danantara, sebagai lembaga yang menaungi seluruh BUMN, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset negara yang diperkirakan mencapai 1 triliun dollar AS atau sekitar Rp 16.800 triliun di masa depan.

"Kekayaan ini adalah milik bangsa. Kita harus kelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo usai acara.

Dalam arahannya, Prabowo meminta seluruh direksi untuk berkomitmen bekerja secara profesional dan meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif.

"Saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang kurang efisien atau tidak benar," tegasnya.

Ia juga memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk melakukan evaluasi ketat terhadap seluruh jajaran direksi. Evaluasi tersebut mencakup aspek kinerja, integritas, serta prestasi kerja.

"Kalau ditemukan direksi yang malas, tidak berprestasi, atau menyalahgunakan wewenang dan fasilitas, saya minta segera diganti," ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa pergantian jabatan harus berdasarkan kompetensi, bukan faktor suku, agama, ras, latar belakang pribadi, maupun afiliasi politik.

"Yang berkualitas dari bawah, promosikan. Kalau tidak ada, cari dari luar yang benar-benar profesional. Jangan pilih karena suku, agama, ras, atau partai," tambahnya.

Menurut Prabowo, hanya dengan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, BUMN dapat berkontribusi maksimal untuk pembangunan nasional. ***